PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 02-permentan-pk-230-1-2018 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia

PERMEN Nomor 02-permentan-pk-230-1-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi kambing dan domba/biri-biri. 2. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi adalah kegiatan untuk mengeluarkan ruminansia kecil dan babi dari wilayah negara Republik INDONESIA. 3. Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Pelaku Usaha yang akan mengeluarkan ternak potong. 4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 5. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 6. Kode HS adalah bahasa Numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah. 7. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. 9. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. 10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan, pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 11. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

BAB II

PENGELUARAN

Article 4

Correction

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Article 5

Correction

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya disertai pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konfirmasi status wajib pajak; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. rekomendasi Dinas Provinsi; f. laporan realisasi pengeluaran; dan g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang pertama kali melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi.

Article 6

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal; b. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (health requiretment) di negara tujuan; dan c. untuk Ruminansia Kecil hasil persilangan dengan berat paling sedikit 25 (dua puluh lima) kg per ekor. (2) Keterangan status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh dokter hewan berwenang. (3) Ruminansia Kecil dan Babi dimaksud pada ayat (1) hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri.

Article 7

Ruminansia Kecil dan Babi yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Kode HS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP secara daring sesuai dengan Format-1.

Article 9

Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Article 10

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. persyaratan administrasi tidak benar dan/atau tidak lengkap, permohonan ditolak; atau b. persyaratan administrasi benar dan lengkap, permohonan diterima.

Article 11

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai dengan Format-2. (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada Direktur Jenderal.

Article 12

Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Article 13

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-3. (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai dengan Format-4.

Article 14

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Pusat PVTPP. (2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui INDONESIA National Single Window (INSW). (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat direalisasikan secara bertahap.

Article 15

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan izin Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha tidak mengajukan izin pengeluaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan laporan disertai alasan tertulis kepada Direktur Jenderal. (3) Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melakukan pengeluaran harus mengajukan permohonan baru.

Article 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja pelayanan perizinan dapat dilakukan secara luring.

Article 17

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi, selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis harus memenuhi kaidah Kesejahteraan Hewan dalam pengangkutan. (2) Pemenuhan kaidah Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi pengeluaran kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-5.

BAB Kedua

Tata Cara Memperoleh Rekomendasi

Article 8

Correction

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP secara daring sesuai dengan Format-1.

Article 9

Correction

Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Article 10

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. persyaratan administrasi tidak benar dan/atau tidak lengkap, permohonan ditolak; atau b. persyaratan administrasi benar dan lengkap, permohonan diterima.

Article 11

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai dengan Format-2. (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada Direktur Jenderal.

Article 12

Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Article 13

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-3. (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai dengan Format-4.

Article 14

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Pusat PVTPP. (2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui INDONESIA National Single Window (INSW). (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat direalisasikan secara bertahap.

Article 15

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan izin Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha tidak mengajukan izin pengeluaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan laporan disertai alasan tertulis kepada Direktur Jenderal. (3) Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melakukan pengeluaran harus mengajukan permohonan baru.

Article 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja pelayanan perizinan dapat dilakukan secara luring.

Peraturan Menteri Nomor 02-permentan-pk-230-1-2018 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB III

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25