PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

PERMEN Nomor 9 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Article 5

Correction

(1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi: a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan: a. area sekitar Badan Usaha; dan b. secara nasional.

Article 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Article 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi: a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha; b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha; c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Article 8

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam: a. penanganan bencana; b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Article 9

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan: a. secara langsung oleh Badan Usaha; b. melalui pihak ketiga; c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Article 10

Correction

(1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum. (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Article 11

Correction

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan tujuan untuk: a. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Article 12

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas: a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat; b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya; c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Article 13

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum; b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya; c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya; d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Article 14

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Forum tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara dan dilaksanakan oleh pengurus nasional; b. Forum tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan dilaksanakan oleh pengurus daerah provinsi; dan c. Forum tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh pengurus daerah kabupaten/kota. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional. (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

Article 15

Mekanisme pembentukan organisasi baik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Article 16

(1) Forum tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan disahkan oleh musyawarah nasional. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Article 17

(1) Forum tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah provinsi. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Article 18

(1) Forum tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah kabupaten/kota. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh bupati/wali kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Article 19

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Article 20

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Article 21

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

BAB IX

Article 31

Article 32