PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERMEN Nomor 9 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 6

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANGPELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. A. Syarat Pemberian Kompensasi 1. Syarat umum pemberian Kompensasi a. memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan; b. nama calon penerima terdaftar di dalam hasil verifikasi data jumlah penerima Kompensasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri; c. telah divalidasi; dan d. Kompensasi diberikan kepada kepala keluarga. 2. Syarat khusus pemberian Kompensasi a. Warga Negara INDONESIA penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1) kartu keluarga; 2) kartu tanda penduduk elektronik; dan/atau 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir. b. Warga Negara INDONESIA penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur tetapi salah satu orang tuanya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1) kartu keluarga yang bersangkutan dan orang tuanya; 2) kartu tanda penduduk elektronik; dan/atau 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir. c. Warga Negara INDONESIA penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1) kartu keluarga; 2) kartu tanda penduduk elektronik; 3) kutipan akta perkawinan /buku nikah; dan/atau 4) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir suami dan istri. d. Warga Negara INDONESIA penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur, tetapi salah satu orang tua pasangannya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1) kartu keluarga yang bersangkutan dan orang tuanya; 2) kartu tanda penduduk elektronik; 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir mertuanya; dan/atau 4) kutipan akta perkawinan/buku nikah. e. Warga Negara INDONESIA yang bukan warga Provinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Provinsi Timor Timur jika tempat tinggal minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1) kartu keluarga; 2) kartu tanda penduduk elektronik; 3) kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir; dan/atau 4) ijazah/raport/suratkeputusan bekerja. B. Tata Cara Pemberian Kompensasi 1. calon penerima Kompensasi datang ke dinas sosial atau dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengecek bahwa nama yang bersangkutan masuk daftar penerima Kompensasi; 2. calon penerima melengkapi syarat-syarat yang ditentukan; 3. dinas sosial kabupaten/kota menugaskan TKSK atau PSKS lainnya untuk membantu/mendampingi Validasi data calon penerima Kompensasi; dan 4. jika syarat terpenuhi maka Kompensasi dapat langsung dibayarkan oleh juru bayar yang ditunjuk melalui PT. Pos INDONESIA atau bank penyalur. C. Ahli Waris Penerima Kompensasi Dalam hal penerima Kompensasi yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, maka Kompensasi dapat diberikan kepada Ahli Warisnya dengan menunjukan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: 1. kutipan akta kematian/surat keterangan kematian dari kelurahan/desa/nama lain; 2. kartu keluarga; 3. kartu tanda penduduk elektronik; 4. surat keterangan ahli waris dari kelurahan/desa/nama lain; dan 5. surat kuasa dari Ahli Waris lainnyauntukmenunjuk 1 (satu) orang sebagaipenerimadanaKompensasiapabilaAhliWarislebihdari 1 (satu) orang. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6