PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 9 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Article 2

Correction

Hari kerja di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Article 3

Correction

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : a. hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan b. hari Jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00. (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Ramadhan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai siaga tugas oleh kepala satuan kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Sosial.

Article 5

(1) Pegawai Negeri Sipil wajib menaati hari dan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada jam masuk dan pulang kerja.

Article 6

(1) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. selama belum terdapat alat absensi elektronik; b. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan dan tidak berfungsi; c. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; d. pemindaian tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau e. terjadi keadaan kahar (force majeure); (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindari. (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 7

Pegawai Negeri Sipil yang sedang cuti, diberhentikan sementara, tugas belajar, dan dinas luar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang tidak diwajibkan mengisi daftar hadir.

BAB III

PELANGGARAN HARI DAN JAM KERJA

Article 8

Correction

(1) Pegawai Negeri Sipil dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat kerja pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah. (2) Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama didukung dengan alasan yang sah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

Correction

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mengajukan permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan ketentuan : a. Menteri Sosial, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal; b. Sekretaris Jenderal bertindak atas nama Menteri Sosial, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Eselon I; c. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; d. Pejabat Eselon II di satuan kerja pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing; e. Pejabat Eselon II di satuan kerja vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, dan pejabat Eselon IV serta pejabat fungsional di lingkungan masing-masing; f. Pejabat Eselon III di satuan kerja pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Pelaksana; atau g. Pejabat Eselon III dan IV di satuan kerja vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV dan V, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan masing- masing.

Article 10

(1) Surat izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian satuan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ketidakhadiran. (2) Surat izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku.

Article 11

Pelanggaran hari dan jam kerja dihitung secara kumulatif mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15