PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

PERMEN Nomor 8 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Mengubah ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 17

(1) Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja. (2) Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja. (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok. (4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian: a. listrik dengan kapasitas sebesar 900 (sembilan ratus) watt; b. dihapus; c. dihapus; d. dihapus; e. timbangan barang; f. mesin pengemas hampa udara; g. lemari pendingin; dan/atau h. alat pengangkut barang. (5) Dalam hal terdapat sisa dari pembelian modal kerja atau belum digunakan untuk pembelian modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), harus dimanfaatkan untuk modal usaha.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA