PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 8 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELAKSANAAN LHKASN

Article 4

Correction

Laporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada aparat pengawas intern pemerintah, pada saat: a. 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatannya, mutasi, atau promosi; dan/atau b. 1 (satu) kali dalam setahun untuk jabatan yang sama.

Article 5

Correction

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan formulir LHKASN sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Formulir LHKASN dapat diunduh dan diisi melalui alamat www.siharka.menpan.go.id.

Article 6

(1) Formulir LHKASN yang telah diisi disampaikan langsung kepada aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial secara online melalui website www.siharka.menpan.go.id. (2) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 7

Setiap sekretaris unit eselon I, kepala satuan kerja unit eslon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan LHKASN bagi ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.

Article 8

Aparat pengawas intern pemerintah bertugas untuk: a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor; b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri Sosial; d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran; e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 9

(1) Pimpinan unit kerja eselon I memberikan peringatan dan sanksi kepada ASN yang lalai dan belum menyampaikan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peringatan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peninjauan kembali penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan b. sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi juga diberikan kepada pejabat di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10