PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2012 tentang PENGHARGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

PERMEN Nomor 6 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 2. Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah bentuk pengakuan dan penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 4. Upaya peningkatan kesejahteran sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. 6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 7. Perseorangan adalah individu yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 9. Kelompok adalah sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Article 9

Correction

(1) Penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Article 10

Correction

(1) Persyaratan untuk perseorangan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. dewasa, usia diatas 18 (delapan belas) tahun; b. mampu untuk melakukan perbuatan hukum; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. diusulkan oleh instansi sosial setempat. (2) Persyaratan untuk perorangan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. dewasa, usia diatas 20 (dua puluh) tahun; b. mampu untuk melakukan perbuatan hukum; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau selama 6 (enam ) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat kabupaten/kota; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. diusulkan oleh instansi sosial setempat. (3) Persyaratan untuk perseorangan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. dewasa, usia diatas 22 (dua puluh dua) tahun; b. mampu untuk melakukan perbuatan hukum; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 4 (empat) tahun secara terus menerus atau selama 7 (tujuh) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat provinsi sebanyak 2 (dua) kali; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. diusulkan oleh instansi sosial setempat.

Article 11

(1) Persyaratan untuk keluarga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia kurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat. (2) Persyaratan untuk keluarga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia kurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat kabupaten/kota; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat. (3) Persyaratan untuk keluarga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia kurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun secara terus menerus atau selama 7 (tujuh) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat provinsi sebanyak 2 (dua) kali; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat.

Article 12

(1) Persyaratan untuk kelompok tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. mempunyai pengurus kelompok; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat. (2) Persyaratan untuk kelompok tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. mempunyai pengurus kelompok; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat kabupaten/kota; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat. (3) Persyaratan untuk kelompok tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi : a. mempunyai pengurus kelompok; b. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat provinsi sebanyak 2 (dua) kali; dan c. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat.

Article 13

BAB V

PENILAIAN PENGHARGAAN

Article 18

Correction

(1) Penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia diberikan berdasarkan hasil penilaian. (2) Penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai pada tingkat nasional.

Article 19

Correction

(1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibentuk tim penilai secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional. (2) Tim penilai bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan bahan penilaian, melaksanakan penilaian, MENETAPKAN hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. (3) Dalam hal diperlukan tim penilai dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Article 20

(1) Tim penilai nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik INDONESIA. (2) Tim penilai sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Pembina : pejabat eselon I yang menangani lanjut usia. b. Ketua Tim : pejabat eselon II yang menangani lanjut usia. c. Sekretaris : pejabat eselon III yang menangani lanjut usia. d. Anggota : pejabat yang ditunjuk.

Article 21

(1) Tim penilai provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Tim penilai provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Pembina : kepala dinas/instansi sosial provinsi b. Ketua Tim : pejabat eselon III yang menangani lanjut usia c. Sekretaris : pejabat eselon IV yang menangani lanjut usia di dinas/instansi sosial provinsi. d. Anggota : pejabat yang ditunjuk.

Article 22

(1) Tim penilai kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Tim penilai kabupaten/kota (bupati/wali kota), sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Pembina : kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. b. ketua tim : pejabat eselon III yang menangani lanjut usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. c. Sekretaris : pejabat eselon IV yang menangani lanjut usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. d. Anggota : pejabat yang ditunjuk.

Article 23

Aspek penilaian terhadap perseorangan dan keluarga, meliputi : a. komitmen terhadap pelayanan sosial lanjut usia; b. intensitas pelayanan; c. jangkauan sasaran pelayanan; d. jenis pelayanan; e. pendekatan yang digunakan; f. keberhasilan yang telah dicapai; dan g. keberlanjutan pelayanan;

Article 24

Aspek penilaian terhadap kelompok meliputi : a. komitmen; b. aspek organisasi; c. intensitas pelayanan; d. jangkauan sasaran pelayanan; e. jenis pelayanan; f. pendekatan yang digunakan; g. keberhasilan yang telah dicapai; dan h. keberlanjutan pelayanan.

Article 25

Penilaian lembaga kesejahteraan sosial dan atau organisasi kemasyarakatan meliputi : a. komitmen; b. aspek kelembagaan; c. aspek administrasi dan manajemen; d. aspek pelayanan sosial dan pengembangan program; e. aspek kerjasama dan kemitraan; dan f. aspek kemandirian.

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, indikator, penentuan skoring, dan formulir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dalam petunjuk teknis.

(1) Persyaratan untuk lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. berbadan hukum; b. terdaftar di Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan minimal kepada 25 (dua puluh lima ) orang lanjut usia. (2) Persyaratan untuk lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. berbadan hukum; b. terdaftar di Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat kabupaten/kota; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan minimal kepada 50 (lima puluh) orang lanjut usia. (3) Persyaratan untuk lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. berbadan hukum; b. terdaftar di Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya; c. telah melakukan pelayanan sosial lanjut usia sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, atau telah mendapatkan penghargaan kesejahteraan lanjut usia tingkat provinsi sebanyak 2 (dua) kali; d. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan, dapat dibuktikan dan memperoleh pengakuan masyarakat; dan e. pelayanan sosial lanjut usia yang diberikan minimal kepada 100 (seratus) orang lanjut usia.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2012 tentang PENGHARGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VII

Article 30

BAB VIII

Article 31

Article 32