PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM REAKSI CEPAT KEMENTERIAN SOSIAL RI

PERMEN Nomor 56 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat TRC adalah Unit Kedaruratan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) TRC dipimpin oleh seorang Ketua.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Susunan organisasi TRC Kementerian Sosial RI terdiri atas: a. Ketua; b. Pelaksana Harian Umum ; c. Sekretariat; d. Pelaksana Harian bidang Rehabilitasi Sosial; e. Pelaksana Harian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; f. Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; g. Pelaksana Harian bidang Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; dan h. Koordinator Wilayah. (2) Keanggotaan organisasi TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua TIM TRC atas nama Menteri Sosial.

Article 5

(1) Pelaksana Harian Umum merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Pelaksana Harian Umum dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Article 6

Pelaksana Harian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tugas harian seluruh unit organisasi di lingkungan TRC.

Article 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum. (2) Sekretariat dipimpin oleh oleh seorang Kepala Sekretariat (Sekretaris).

Article 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan TRC.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan urusan keuangan, rencana dan program; b. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan pengendalian dan laporan; d. pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, kerjasama dan hubungan masyarakat; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 10

Sekretariat terdiri atas: a. Urusan Keuangan; b. Urusan Tata Usaha dan Perlengkapan; c. Urusan Pengendalian dan Laporan; dan d. Urusan Publikasi.

Article 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan penyusunan rencana dan program.

Article 12

Urusan Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Article 13

Urusan Pengendalian dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian dan laporan dan evaluasi.

Article 14

Urusan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi, pemberitaan, kerja sama dan hubungan masyarakat.

Article 15

(1) Pelaksana Harian bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum. (2) Pelaksana Harian bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Article 16

Pelaksana Harian bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan tanggap darurat di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahateraan sosial anak, kesejahteraan sosial anak; orang dengan kecacatan; tuna sosial; korban penyalahgunaan napza; dan lanjut usia.

Article 17

(1) Pelaksana Harian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum. (2) Pelaksana Harian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Article 18

Pelaksana Harian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas kegiatan penanggulangan kedaruratan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan Jaminan Sosial.

Article 19

(1) Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum. (2) Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Article 20

Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Sosial dan Penganggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial; pemberdayaan komunitas adat terpencil; penanggulangan kemiskinan perkotaan; penanggulangan kemiskinan perdesaan; dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Article 21

(1) Pelaksana Harian bidang Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum. (2) Pelaksana Harian bidang Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Article 22

Pelaksana Harian bidang Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan di bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial.

BAB IV

TATA KERJA

Article 24

Correction

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan TRC serta sesuai dengan tugas masing-masing.

Article 25

Correction

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Sosial melalui masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal atau Badan serta dengan instansi lain di luar TRC sesuai dengan tugas masing-masing.

Article 26

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan TRC wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 27

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Article 28

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 29

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Article 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi Kementerian Sosial dan dalam rangka pemberian bimbingan.

Article 31

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan TRC wajib mengadakan rapat berkala.

Article 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Sosial ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 304

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM REAKSI CEPAT KEMENTERIAN SOSIAL RI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB III

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32