PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 tentang PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA

PERMEN Nomor 22 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME

Article 3

Correction

(1) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan MENETAPKAN status Keadaan Darurat. (2) Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status: a. siaga darurat; b. tanggap darurat; dan c. transisi darurat ke pemulihan.

Article 4

Correction

Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Article 5

Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Article 6

Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Article 7

(1) Status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana. (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana. (3) Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. skala Bencana nasional ditetapkan oleh PRESIDEN; b. skala Bencana daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan c. skala Bencana daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Article 8

(1) Penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar pemberian CBP. (2) Pemberian CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana. (3) Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan beras, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Article 9

(1) Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan MENETAPKAN status Kerawanan Pangan Pasca Bencana. (2) Status Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 10

Penetapan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

Article 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana.

Article 18

(1) Penyerahan CBP untuk penanggulangan Keadaan Darurat atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan dari gudang Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang ke Pemerintah Daerah diwakili oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi serta dibuat dalam berita acara serah terima CBP. (2) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/koordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana dengan disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat. (3) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/koordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana atau Kerawanan Pangan Pasca Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima.

BAB Kesatu

Umum

Article 3

Correction

(1) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan MENETAPKAN status Keadaan Darurat. (2) Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status: a. siaga darurat; b. tanggap darurat; dan c. transisi darurat ke pemulihan.

Article 4

Correction

Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Article 5

Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Article 6

Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Article 7

(1) Status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana. (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana. (3) Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. skala Bencana nasional ditetapkan oleh PRESIDEN; b. skala Bencana daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan c. skala Bencana daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Article 8

(1) Penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar pemberian CBP. (2) Pemberian CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana. (3) Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan beras, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Article 9

(1) Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan MENETAPKAN status Kerawanan Pangan Pasca Bencana. (2) Status Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 10

Penetapan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

Article 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana.

BAB Kedua

Prosedur

Article 12

Correction

(1) Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara: a. bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang; b. gubernur mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang; atau c. Menteri memerintahkan Perum BULOG. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampirkan data jumlah korban. (4) Data jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan Perum BULOG mengeluarkan jumlah CBP.

Article 13

(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan: a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan c. surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri. (2) Dalam hal CBP di daerah kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/wali kota dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan. (3) Pengajuan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis oleh bupati/wali kota.

Article 14

(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan: a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi; dan c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal CBP di daerah provinsi sejumlah 200 (dua ratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, gubernur dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada Menteri. (3) Pengajuan oleh gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi; c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; dan d. bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Article 15

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memerintahkan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan CBP sesuai dengan penetapan.

BAB 1

Keadaan Darurat Bencana

Article 12

Correction

(1) Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara: a. bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang; b. gubernur mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang; atau c. Menteri memerintahkan Perum BULOG. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampirkan data jumlah korban. (4) Data jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan Perum BULOG mengeluarkan jumlah CBP.

Article 13

(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan: a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan c. surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri. (2) Dalam hal CBP di daerah kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/wali kota dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan. (3) Pengajuan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis oleh bupati/wali kota.

Article 14

(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan: a. keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi; dan c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal CBP di daerah provinsi sejumlah 200 (dua ratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, gubernur dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada Menteri. (3) Pengajuan oleh gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. penetapan status Keadaan Darurat Bencana; b. data jumlah korban dari dinas sosial daerah provinsi; c. surat penugasan kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; dan d. bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Article 15

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memerintahkan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan CBP sesuai dengan penetapan.

Article 16

(1) Penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, dilakukan dengan cara: a. bupati/wali kota yang cakupan wilayahnya terkena Bencana yang mengakibatkan adanya rumah tangga rawan pangan, mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada gubernur; b. gubernur yang cakupan wilayahnya terkena Bencana yang mengakibatkan adanya rumah tangga rawan pangan, mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada Menteri; dan c. Menteri MENETAPKAN penggunaan dana CBP untuk Kerawanan Pangan Pasca Bencana. (2) Bupati/wali kota dan gubernur yang mengajukan permintaan penggunaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. surat keterangan yang mencantumkan perkiraan jangka waktu dan kebutuhan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; b. surat permohonan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; dan c. data jumlah korban dengan disertai nama dan alamat dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Article 17

Menteri memerintahkan Perum BULOG untuk menyalurkan CBP sesuai dengan penetapan penggunaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan: a. Keputusan Menteri mengenai Penetapan penggunaan CBP untuk Kerawanan Pangan Pasca Bencana yang memuat jangka waktu dan data jumlah korban dengan disertai nama dan alamat; b. surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau dinas sosial daerah provinsi yang menerima dan menyalurkan CBP sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 tentang PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 18

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB III

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28

Article 29