PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

PERMEN Nomor 22 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Keempat

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

Article 447

(1) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III. (2) Penetapan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 8. Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 448

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 9. Ketentuan Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

BAB Keempat

Article 447

BAB Keempat

Article 447

Article 448

Article 449

Article 658A

Article 661A

Article II