PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

PERMEN Nomor 20 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis, yang selanjutnya disebut BRSEGP mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks gelandangan dan pengemis.

Article 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSEGP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen eks gelandangan dan pengemis; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial eks gelandangan dan pengemis; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis; g. pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 6

BRSEGP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 7

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis.

Article 8

Struktur Organisasi BRSEGP tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disebut BRS WATUNAS mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRS WATUNAS menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; g. pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 11

BRS WATUNAS terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 12

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila.

Article 13

Struktur Organisasi BRS WATUNAS tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut BRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BRSODH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan human immunodeficiency virus; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus; g. pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 16

BRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; d. Seksi Advokasi Sosial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 17

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan observasi dan identifikasi, serta pemetaan data orang dengan human immunodeficiency virus. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus. (4) Seksi Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan informasi orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 18

Struktur Organisasi BRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut LRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, LRSODH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan human immunodeficiency virus; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus; g. pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 21

LRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 22

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus. (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 23

Struktur Organisasi LRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila

Article 9

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disebut BRS WATUNAS mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRS WATUNAS menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; g. pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 11

BRS WATUNAS terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 12

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila.

Article 13

Struktur Organisasi BRS WATUNAS tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus

Article 14

Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut BRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BRSODH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan human immunodeficiency virus; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus; g. pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 16

BRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; d. Seksi Advokasi Sosial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 17

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan observasi dan identifikasi, serta pemetaan data orang dengan human immunodeficiency virus. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus. (4) Seksi Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan informasi orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 18

Struktur Organisasi BRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus

Article 19

Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut LRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, LRSODH menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan human immunodeficiency virus; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan human immunodeficiency virus; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus; g. pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Article 21

LRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 22

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi orang dengan human immunodeficiency virus. (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan human immunodeficiency virus.

Article 23

Struktur Organisasi LRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Article 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas seluruh jabatan di UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Loka, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Koordinator Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Article 29

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 30

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengooordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 31

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 32

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Article 34

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Koordinator Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.