PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 24

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASAMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN. I. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Satuan Kerja : Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dan kriteria anggota Kelompok Usaha Bersama penerima Usaha Ekonomi Produktif dan jenis Kelompok Usaha Bersama sesuai proposal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan. 2. Bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Tahun ... sebanyak .... (........) Keluarga Penerima Manfaat dengan total anggaran sebesar Rp. ......... , 00 (..............) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dipergunakan sesuai peruntukkannya. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan, dan/atau praktik pungutan liar atas Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama bagi Fakir Miskin, bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menyetorkan atas kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan pembayaran, dan/atau praktik pungutan liar tersebut ke rekening Kas Negara. 4. Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikirim ke Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi dan per tinggal 1 (satu) rangkap untuk dinas sosial daerah kabupaten/kota. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ................ , ................................ Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota ................................................. ................................................ NIP. ................................... Meterai Rp.6.000,00 II. SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PROGRAM SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PROGRAM Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Satuan Kerja : Menerangkan bahwa Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama yang direkomendasikan berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu untuk mendapatkan program penanganan fakir miskin pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama yang belum diverifikasi oleh petugas pusat merupakan Kelompok Usaha Bersama dengan kriteria yang sama dengan Kelompok Usaha Bersama yang sudah diverifikasi oleh petugas pusat, lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada kesalahan atas data Kelompok Usaha Bersama yang tidak akurat/tidak benar maka kami siap bertanggung jawab dengan segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ................ , ................................ Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota ................................................. ................................................ NIP. ................................... MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASAMITA Meterai

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24