PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 184 Tahun 2011 tentang LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERMEN Nomor 184 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

LINGKUP WILAYAH DAN TIPOLOGI

Article 7

Correction

(1) Lingkup wilayah kegiatan LKS dapat meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) LKS yang lingkup wilayahnya meliputi nasional menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) provinsi. (2) LKS yang lingkup wilayahnya meliputi provinsi menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. (3) LKS yang lingkup wilayahnya meliputi kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi setempat.

Article 8

(1) LKS sesuai tipologi dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. (2) Tipologi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. LKS tipe D/Embrio; b. LKS tipe C/Tumbuh; c . LKS tipe B/Berkembang;dan d. LKS tipe A/Mandiri.

Article 9

(1) LKS tipe D/Embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memiliki kriteria: a. belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan; b. masih perlu bantuan untuk memenuhi standar minimal; c. perolehan nilai di bawah 40,0 %. (2) LKS tipe C/Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki kriteria : a. telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan; b. masih perlu pendampingan untuk pengembangannya; c. perolehan nilai antara 40,0 % - 60,0 %. (3) LKS tipe B/Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki kriteria : a. telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan; b. memiliki potensi untuk dikembang-tingkatkan; c. perolehan nilai antara 60 % - 80 %. (4) LKS tipe A/Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, memiliki kriteria: a. telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan; b. tidak bergantung pada bantuan Pemerintah; c. dapat dijadikan contoh; d. perolehan nilai diatas 80 %.

Article 10

(1) Tipologi LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. (2) Penetapan tipologi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian LKS. (3) Pedoman Pelaksanaan Penilaian LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PERIZINAN LKS

Article 21

Correction

Perizinan LKS ditujukan bagi LKS asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di INDONESIA.

Article 22

Correction

(1) LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA. (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di INDONESIA wajib terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Article 23

(1) Permohonan izin operasional oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen : a. status LKS Asing sebagai badan hukum b. proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; c. keterangan mengenai mitra kerja lokal; d. rancangan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan e. surat izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 24

(1) Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh LKS Asing harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di INDONESIA. (3) Dalam hal permohonan izin operasional LKS Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

Article 25

(1) LKS Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Pembuatan perjanjian kerjasama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 26

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Article 27

LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di INDONESIA kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Article 28

Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota setempat.

Article 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional LKS Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kesatu

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran LKS

Article 11

Correction

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Article 12

Correction

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki status: a. tidak berbadan hukum; atau b. berbadan hukum.

Article 13

(1) LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Article 14

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Article 15

(1) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; c. struktur organisasi lembaga; dan d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mempunyai : a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial; b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. sumber daya manusia; dan d. kelengkapan sarana dan prasarana.

BAB 1

Umum

Article 11

Correction

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Article 12

Correction

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki status: a. tidak berbadan hukum; atau b. berbadan hukum.

Article 13

(1) LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Article 14

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Article 15

(1) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; c. struktur organisasi lembaga; dan d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mempunyai : a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial; b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. sumber daya manusia; dan d. kelengkapan sarana dan prasarana.

Article 16

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota.

Article 17

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut : a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada bupati/walikota c.q. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota; b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; c. permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dengan melakukan : 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud; e. penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal: 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;atau 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. f. dalam hal permohonan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada : 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 2. gubernur c.q. instansi sosial provinsi setempat; dan 3. bupati/walikota c.q. instansi sosial kabupaten/kota setempat.

BAB 2

LKS yang Tidak Berbadan Hukum

Article 16

Correction

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota.

Article 17

Correction

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut : a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada bupati/walikota c.q. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota; b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; c. permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dengan melakukan : 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud; e. penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal: 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;atau 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. f. dalam hal permohonan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada : 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 2. gubernur c.q. instansi sosial provinsi setempat; dan 3. bupati/walikota c.q. instansi sosial kabupaten/kota setempat.

Article 18

LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai: a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Article 19

(1) Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut : a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; c. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan : 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan 2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS. d. bupati/walikota, gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud; e. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal: 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. f. dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada: 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau 2. Gubernur c.q. intansi sosial provinsi setempat. (2) Pendaftaran oleh LKS yang berbadan hukum di Kementerian Sosial dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dilakuan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan LKS.

Article 20

bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB 3

LKS yang Berbadan Hukum

Article 18

Correction

LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai: a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Article 19

Correction

(1) Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut : a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; c. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan : 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan 2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS. d. bupati/walikota, gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud; e. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal: 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. f. dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada: 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau 2. Gubernur c.q. intansi sosial provinsi setempat. (2) Pendaftaran oleh LKS yang berbadan hukum di Kementerian Sosial dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dilakuan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan LKS.

Article 20

bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB Kedua

Perizinan LKS

Article 21

Correction

Perizinan LKS ditujukan bagi LKS asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di INDONESIA.

Article 22

Correction

(1) LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA. (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di INDONESIA wajib terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Article 23

(1) Permohonan izin operasional oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen : a. status LKS Asing sebagai badan hukum b. proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; c. keterangan mengenai mitra kerja lokal; d. rancangan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan e. surat izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 24

(1) Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh LKS Asing harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di INDONESIA. (3) Dalam hal permohonan izin operasional LKS Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

Article 25

(1) LKS Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Pembuatan perjanjian kerjasama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 26

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Article 27

LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di INDONESIA kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Article 28

Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota setempat.

Article 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional LKS Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

KEWENANGAN

Article 34

Correction

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan LKS. (2) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur. (4) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Article 35

Menteri dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan : a. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. menyediakan data LKS secara nasional; c. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan LKS; d. MENETAPKAN standar pelayanan kesejahteraan sosial; e. peningkatan kelembagaan; f. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; g. pembinaan dan pengawasan; h. pemantauan dan evaluasi; i. koordinasi antar lembaga/LKS di tingkat nasional; j. pemberian fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan k. menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 36

Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan: a. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS; b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; c. menyediakan data LKS; d. melaksanakan kebijakan LKS; e. pemberian rekomendasi pendirian LKS; f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi; g. penguatan kapasitas kelembagaan; h. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; i. pembinaan dan pengawasan terhadap LKS kabupaten/kota; j. pemantauan dan evaluasi terhadap LKS kabupaten/kota; k. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Article 37

Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS mempunyai kewenangan : a. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS; b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota; c. melaksanakan pendataan; d. merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS kabupaten/kota; e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS; f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi; g. penguatan kapasitas kelembagaan; h. pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; i. pembinaan dan pengawasan; j. pemantauan dan evaluasi; k. koordinasi antar lembaga/LKS; l. pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan m. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 184 Tahun 2011 tentang LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

BAB Kesatu

Article 30

BAB VII

Article 31

Article 32

Article 33

BAB VIII

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37