PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018

PERMEN Nomor 17 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 terdiri atas: a. bab I, pendahuluan; b. bab II, kajian; c. bab III, pelaksanaan; dan d. bab IV, penutup. (2) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 2

(1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 dilakukan terhadap: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri. (2) Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan: a. periode dan daya laku; dan b. bentuk dan daya laku. (3) Tabel identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1964), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.