PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, BIDANG PERENCANAAN, BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN, BIDANG SISTEM, DATA, DAN INFORMASI, BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, BIDANG KEUANGAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIDANG PENYULUHAN SOSIAL, BIDANG ASET, SERTA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 1955 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

PERMEN Nomor 13 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 3

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang pemberdayaan sosial dengan rincian sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum; b. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Pengumpulan Uang atau Barang; c. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan; d. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta; e. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar; g. Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan; h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK; i. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu; j. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial; k. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional; l. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan; m. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan; n. Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna; o. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia; p. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan; q. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; dan r. Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13