PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

PERMEN Nomor 13 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

UNIT PENGELOLA

Article 3

Correction

(1) Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk Unit Pengelola. (2) Keanggotaan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koordinator; b. wakil koordinator I; c. wakil koordinator II; d. administrator instansi; e. administrator unit; dan f. pemantau.

Article 4

Correction

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal. (2) Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijabat oleh Inspektorat Jenderal. (3) Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (4) Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dijabat oleh: a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. (5) Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepagawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. (6) Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dijabat oleh pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal.

Article 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja wakil koordinator, administrator instansi, administrator unit, dan pemantau; c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan formulir dan/atau aplikasi wajib lapor pada instansi Kementerian Sosial; d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penerimaan formulir LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan distribusinya; dan e. mengirimkan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 6

Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; b. melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan c. melakukan koordinasi dengan koordinator.

Article 7

Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan administrator Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perihal akun wajib LHKPN; b. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator instansi; dan c. melakukan koordinasi dengan koordinator.

Article 8

Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas: a. membuat akun pengguna beserta kata kunci bagi Pejabat Wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut; b. melakukan pemutakhiran akun Pejabat Wajib LHKPN; c. melakukan penghapusan akun pengguna yang telah tidak termasuk kedalam kategori wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator; d. membuat akun administrator unit beserta kata kunci atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut; e. melakukan pemutakhiran akun administrator unit; f. melakukan penghapusan akun administrator unit atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator; g. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator unit dan disampaikan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan h. melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Article 9

Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas: a. melakukan input data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya; b. melakukan tambah data dan pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya; c. melakukan penghapusan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya yang harus dilaporkan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan d. melakukan koordinasi dengan koordinator, wakil koordinator, dan administrator instansi.

Article 10

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; b. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; c. melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan d. melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21