PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 4

Correction

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha berkedudukan di Jakarta dan di provinsi seluruh INDONESIA. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Article 5

Correction

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha didirikan untuk membantu Menteri Sosial dan gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Dalam mengoptimalkan tanggung jawab sosial dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum melakukan : a himbauan kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial; b menginformasikan kegiatan sesuai dengan peta permasalahan sosial; dan c asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap dunia usaha untuk melaksanakan langsung tanggung jawab sosialnya.

Article 6

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan pada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memilki kriteria masalah sosial : a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Article 7

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai fungsi : a. menyusun perencanaan kegiatan; b. mensinkronkan rencana; c. memadukan pelaksanaan; d. mengoordinasikan dan memfasilitasi; e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya; f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. memberikan apresiasi dan penghargaan; dan/atau h. memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial.

BAB IV

ORGAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA

Article 8

Correction

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai organ yang terdiri atas unsur Pembina, Pengawas, dan Pelaksana.

Article 9

Correction

Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kepengurusan yang terdiri atas : a. Pembina Utama : Menteri Sosial Republik INDONESIA. b. Pembina : Eselon I Kementerian Sosial Republik INDONESIA. c. Pengawas Utama : Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial. d. Pengawas : Kasubdit Kemitraan Dunia Usaha.

Article 10

Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi : a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; b. memantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; c. melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas pelaksana forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; d. mengevaluasi penyelanggaraan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; dan e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha.

Article 11

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kepengurusan yang terdiri atas : a Ketua : Pelaku Usaha. b Wakil ketua : Unsur Pelaku Usaha, Masyarakat/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Perguruan Tinggi. c Anggota : 1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 3. Perguruan Tinggi .

Article 12

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi : a. koordinasi; b. melaksanakan penyelenggaraan operasional tugas dan fungsi forum; c. membuat laporan kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab; d. memfasilitasi dan memberikan akses bagi pengusaha yang akan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; e. mengusulkan kepada Menteri Sosial untuk memberikan penghargaan mengenai penyelenggaraan tanggung jawab sosial dunia usaha terbaik; dan f. melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha.

Article 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, forum dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran penyelenggaran tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha baik administrasi maupun operasional.

Article 14

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dibentuk di provinsi dengan organ forum sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha. (2) Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha di provinsi diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik INDONESIA.

Article 15

Keanggotaan dari unsur pelaksana untuk pertama kali ditetapkan oleh Menteri Sosial dan gubernur, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Sosial Republik INDONESIA.

Article 16

Pembentukan organ dan penetapan kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha untuk pertama kali dilakukan oleh: a. Menteri Sosial untuk tingkat nasional; dan b. gubernur untuk tingkat provinsi.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24

Article 25