PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 128 Tahun 2011 tentang KAMPUNG SIAGA BENCANA

PERMEN Nomor 128 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. 2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 3. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali kondisi yang lebih baik sebagai akibat dampak bencana. 4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 6. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. 7. Lumbung Sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana disertai dengan Logo Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah. 8. Gardu Sosial adalah bangunan permanen sebagai sekretariat KSB yang dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan identitas Gardu Sosial Kampung Siaga Bencana setempat dan Logo Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah. 9. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat, yang berasal dari pemahaman mendalam akan lingkungan setempat, yang terbentuk dan tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. 10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintah daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN

Article 5

Correction

(1) KSB ditetapkan oleh bupati/walikota. (2) Masyarakat dapat mengusulkan pembentukan KSB kepada bupati/walikota.

Article 6

Correction

KSB harus memenuhi syarat-syarat : a. daerah yang akan dibentuk sebagai KSB harus memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu; dan b. adanya kesiapan dan peran serta aktif masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana untuk membentuk KSB.

Article 7

Pada saat penetapan, KSB harus mempunyai kelengkapan berupa Gardu Sosial dan Lumbung Sosial.

Article 8

(1) Gardu sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bangunan permanen sebagai sekretariat KSB yang dilengkapi dengan: a. direktori penanggulangan bencana; dan b. papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan identitas Gardu Sosial Kampung Siaga Bencana setempat dan Logo Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah. (2) Direktori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Standar Operasional Prosedur penanggulangan bencana setempat yang terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah dan nasional; b. Peta Kawasan yang menggambarkan kondisi atau tingkat kerawanan, kerentanan masyarakat terhadap bencana dan atau risiko bencana; dan c. Potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanggulangan bencana di daerah setempat seperti kearifan lokal. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Lumbung Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana. (2) Lumbung sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana disertai dengan Logo Kementerian Sosial dan/atau pemerintah daerah. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Masyarakat di daerah rawan bencana melakukan musyawarah untuk memilih keanggotaan Tim KSB. (2) Tim KSB mengusulkan penetapan KSB kepada bupati/walikota melalui dinas/instansi sosial yang dilengkapi dengan rekomendasi kepala desa/lurah dan camat setempat. (3) Bupati/walikota MENETAPKAN nama, lokasi, dan Tim KSB.

Peraturan Menteri Nomor 128 Tahun 2011 tentang KAMPUNG SIAGA BENCANA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

Article 24

BAB X

Article 25

BAB XI

Article 26

Article 27