PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 11 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TIM PENGELOLA

Article 4

Correction

Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas: a. penanggung jawab; b. ketua penyelenggara Pusat Kendali; c. ketua regu; dan d. operator.

Article 5

Correction

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memastikan penyelenggaraan Pusat Kendali; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pusat Kendali; c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pusat Kendali; dan d. melaporkan penyelenggaraan Pusat Kendali kepada Menteri.

Article 6

(1) Ketua penyelenggara Pusat Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. (2) Ketua penyelenggara Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memastikan beroperasinya sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya; b. mengelola sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya; c. memastikan tersedianya kebutuhan informasi permasalahan yang dikumpulkan, data sumber daya, DTKS, dan data lainnya; dan d. mengatur jadwal kerja ketua regu dan operator dalam pelaksanaan Pusat Kendali.

Article 7

Ketua regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas: a. memastikan operator bertugas sesuai dengan standar layanan; b. memastikan Pengaduan yang diinput oleh operator sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan; c. melakukan pemantauan dan mengoordinasikan status pengaduan yang belum ditindaklanjuti kepada operator; d. memastikan Pengaduan sudah ditindaklanjuti oleh operator; e. melakukan supervisi atas pekerjaan operator; dan f. melakukan serah terima tugas dalam setiap pergantian regu.

Article 8

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertugas: a. menerima Pengaduan dan mencari informasi melalui: 1) layanan telepon 171; 2) media massa dan media sosial; 3) sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; 4) surat masuk; dan 5) aplikasi pengaduan lainnya. b. menginput Pengaduan berdasarkan kategorisasi Pengaduan; dan c. memastikan Pengaduan yang diinput mendapatkan respon dari satuan kerja terkait.

BAB V

PELAKSANAAN

Article 19

Correction

Setiap satuan kerja terkait wajib: a. mendukung kebutuhan penyelenggaraan Pusat Kendali sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan b. menugaskan seluruh pegawai menjadi Pengguna Pusat Kendali.

Article 20

Correction

(1) Setiap pegawai yang melaksanakan tugas piket di Pusat Kendali wajib memenuhi jam kerja 8 (delapan) jam per hari. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. shift I mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; b. shift II mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan c. shift III mulai dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB. (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jadwal shift yang ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional Pusat Kendali dan beban kerja petugas piket secara reguler. (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 40 (empat puluh) jam per minggu.

Article 21

(1) Pengguna wajib melaksanakan perintah yang diberikan melalui Pusat Kendali. (2) Pengguna wajib melaporkan hasil pelaksanaan perintah melalui Pusat Kendali. (3) Dalam hal Pengguna tidak dapat melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna harus berdasarkan alasan yang sah. (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. sakit; b. cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting; atau c. tugas kedinasan. (5) Pengguna yang sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, atau tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan ke Pusat Kendali.

Article 22

(1) Pimpinan satuan kerja dapat mengambil permasalahan untuk dinyatakan sebagai kasus yang ditangani sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam menangani kasus dapat memberikan perintah kepada seluruh pegawai dan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. (3) Dalam hal terdapat pegawai atau sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang tidak dapat melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan satuan kerja dapat mengalihkan tugas.

Article 23

Proses bisnis Pusat Kendali dalam pelaksanaannya terhubung dengan satuan kerja pada Kementerian Sosial, UPT, dan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Article 24

Standar operasional prosedur dan standar layanan pelaksanaan Pusat Kendali ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26