PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS

PERMEN Nomor 10 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Disabilitas dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama; c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; dan d. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Komisi Nasional Disabilitas.

Article 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh fungsional ahli madya yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA KERJA

Article 10

Correction

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Article 11

Correction

Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

Article 12

Setiap pimpinan unit kerja menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 13

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 14

(1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 15

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Article 17

(1) Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis Komisi Nasional Disabilitas kepada Ketua Komisi Nasional Disabilitas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas kepada Sekretaris Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 18

Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23