Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENYULUHAN SOSIAL

(1) Penyelenggaraan penyuluhan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat. (2) Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria: a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan/atau b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (3) Selain penyelenggaraan penyuluhan sosial kepada mereka yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada pemangku kepentingan.

(1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui: a. individu; b. kelompok; dan c. massal. (2) Metode penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. (3) Metode penyuluhan sosial langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. (4) Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media tradisional

(1) Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan individu atau perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan. (2) Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkelompok, dimana kelompok dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial. (3) Metode penyuluhan sosial massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.

(1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas: a. komunikasi; b. informasi; c. motivasi; dan d. edukasi. (2) Teknik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. (3) Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau/informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain. (4) Teknik penyuluhan sosial motivasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. (5) Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.

(1) Tahapan penyuluhan sosial meliputi : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pengendalian. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemetaan sosial; b. asesmen; dan c. penyusunan rencana kerja. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengorganisasian; b. pengoordinasian; dan c. operasional. (4) Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. supervisi, b. pemantauan c. evaluasi; dan d. pelaporan.

(1) Bentuk media penyuluhan sosial meliputi : a. media cetak; b. media elektronik; c. media peragaan; dan d. media luar ruang. (2) Bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, majalah sosial, buku bergambar, leaflet, atau poster. (3) Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosial media, atau running text . (4) Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pameran, alat peraga tertentu, pertunjukkan seni baik tradisional maupun modern/ kontemporer atau dongeng. (5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau banner.

(1) Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan pikiran dan/atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan. (2) Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, hasil evaluasi, peta permasalahan sosial, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.

(1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didahului dengan kegiatan penyuluhan sosial. (2) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosial.

Sumber daya penyelenggaraan penyuluhan sosial meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; dan c. sumber pendanaan.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Penyuluh Sosial Fungsional; b. Penyuluh Sosial Masyarakat; (2) Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. berijazah sarjana S1/Diploma IV di bidang kesejahteraan sosial; b. paling rendah memiliki pangkat penata muda golongan IIIa; c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; d. telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional dan pelatihan penyuluh sosial; e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. memiliki pendidikan paling rendah SLTP/sederajat; b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun; c. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita; d. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili; e. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;dan f. paham mengenai permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Sosial Masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) dapat memperoleh: a. pendidikan; b. pelatihan; c. promosi; d. tunjangan; dan/atau e. penghargaan.

(1) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang dimanfaatkan penyuluhan sosial sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan sosial. (2) Sarana dan prasarana Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) yang digunakan untuk melaksanakan penyuluhan sosial paling sedikit memiliki: a. audio visual; b. sarana mobilitas; dan c. media penyuluhan.

(1) Audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi alat pengeras suara, televisi, video tape, film, dan/atau media audio. (2) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi mobil dan/atau motor penyuluhan sosial keliling. (3) Media penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi media cetak, elektronik, dan/atau luar ruang.

(1) Sumber pendanaan dalam Penyuluhan Sosial dapat berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber lain yang tidak mengikat. (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya penyelenggaraan penyuluhan sosial meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; dan c. sumber pendanaan.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Penyuluh Sosial Fungsional; b. Penyuluh Sosial Masyarakat; (2) Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. berijazah sarjana S1/Diploma IV di bidang kesejahteraan sosial; b. paling rendah memiliki pangkat penata muda golongan IIIa; c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; d. telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional dan pelatihan penyuluh sosial; e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. memiliki pendidikan paling rendah SLTP/sederajat; b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun; c. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita; d. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili; e. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;dan f. paham mengenai permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Sosial Masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) dapat memperoleh: a. pendidikan; b. pelatihan; c. promosi; d. tunjangan; dan/atau e. penghargaan.

(1) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang dimanfaatkan penyuluhan sosial sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan sosial. (2) Sarana dan prasarana Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) yang digunakan untuk melaksanakan penyuluhan sosial paling sedikit memiliki: a. audio visual; b. sarana mobilitas; dan c. media penyuluhan.

(1) Audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi alat pengeras suara, televisi, video tape, film, dan/atau media audio. (2) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi mobil dan/atau motor penyuluhan sosial keliling. (3) Media penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi media cetak, elektronik, dan/atau luar ruang.

(1) Sumber pendanaan dalam Penyuluhan Sosial dapat berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber lain yang tidak mengikat. (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemantauan penyuluhan sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan sosial yang telah ditetapkan. (2) Unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosial melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyuluhan sosial yang dilaksanakan di tingkat pusat dan provinsi. (3) Dinas sosial provinsi melakukan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan sosial yang dilaksanakan di kabupaten/kota.

(1) Evaluasi penyuluhan sosial dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan penyuluhan sosial. (2) Kepala dinas sosial provinsi secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial di kabupaten untuk disampaikan kepada Menteri cq unit kerja yang membidangi penyuluhan sosial. (3) Kepala unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosial secara berkala melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial yang diselenggarakan di provinsi untuk disampaikan kepada Menteri Sosial.

(1) Kepala dinas sosial provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan sosial di provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri cq unit kerja yang membidangi penyuluhan sosial dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan, tengah tahun, dan akhir tahun anggaran. (3) Kepala unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosial setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan sosial pusat dan daerah kepada Menteri Sosial.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESA, AMIR SYAMSUDIN