PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Article 5

Correction

(1) Sasaran pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi: a. Perseorangan; b. Keluarga; c. Kelompok; dan/atau d. Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2) Sasaran pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pihak lain yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Article 6

Correction

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (2) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (3) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Article 9

Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk : trofi; b. ukuran : paling tinggi 45 (empat puluh lima) cm; c. bahan : fiber glass; d. warna : bening; e. gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan f. tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Article 10

Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk : segi empat; b. bahan : kertas conqueror 200 (dua ratus) gr; c. warna : warna dasar putih dan ditengah berlatar belakang logo transparan Kementerian Sosial atau logo pemerintah daerah; d. gambar: 1) lambang burung Garuda dicetak timbul berwarna kuning emas terletak ditengah-tengah bagian atas piagam; 2) hiasan pinggir bermotif; dan 3) tulisan : “Piagam Penghargaan” dan “Menteri Sosial Republik INDONESIA” berwarna kuning emas dan dicetak timbul.

Article 11

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Article 12

Rancangan mengenai gambar dan bentuk lencana serta trofi dan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Article 13

Correction

(1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan usulan dari kabupaten/kota kepada provinsi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri Sosial. (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebanyak 1 (satu) calon Penerima Penghargaan untuk setiap sasaran.

Article 14

Persyaratan untuk Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi : a. Warga Negara INDONESIA; b. usia di atas 22 (dua puluh dua) tahun dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang masih berlaku; c. berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa /nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Article 15

Persyaratan untuk Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. salah seorang anggota Keluarga yang telah dewasa, bertindak mewakili Keluarga yang bersangkutan dengan melampirkan Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan c. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Article 16

Persyaratan untuk Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. mempunyai pengurus Kelompok, dibuktikan dengan melampirkan struktur kepengurusan; b. pengurus berkewarganegaraan INDONESIA; c. keterangan domisili dan kegiatan Kelompok; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Article 17

Persyaratan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. melampirkan keterangan domisili Lembaga Kesejahteraan Sosial; b. berbadan hukum dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; c. terdaftar di Kementerian Sosial atau dinas/instansi sosial sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya, dengan melampirkan keterangan tanda daftar; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Article 18

Persyaratan untuk pihak lain yang memiliki kontribusi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. berbadan hukum bagi pihak lain yang bukan instansi pemerintah, dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan b. telah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN

Article 22

Correction

(1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diberikan berdasarkan hasil penilaian tim sesuai dengan persyaratan. (2) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

Article 23

Correction

(1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibentuk tim penilai secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan pengesahan. (3) Apabila diperlukan tim penilai dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Article 24

(1) Tim penilai nasional ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) Tim penilai nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua tim; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Eselon I yang menangani Lanjut Usia. (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh eselon II yang menangani Lanjut Usia. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh eselon III yang menangani Lanjut Usia. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Article 25

(1) Tim penilai provinsi ditetapkan oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi. (2) Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat eselon III yang menangani Lanjut Usia. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial provinsi. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau perwakilan dari unsur masyarakat. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan pemerhati dan/atau penggiat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Article 26

(1) Tim penilai kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (2) Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat eselon III yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau perwakilan dari unsur masyarakat. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan pemerhati dan/atau penggiat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Article 27

Aspek penilaian terhadap Perseorangan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. intensitas pelayanan; c. jangkauan sasaran pelayanan; d. jenis pelayanan; e. pendekatan yang digunakan; f. keberhasilan yang telah dicapai; dan g. keberlanjutan pelayanan.

Article 28

Aspek penilaian terhadap Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. aspek organisasi; c. intensitas pelayanan; d. jangkauan sasaran pelayanan; e. jenis pelayanan; f. pendekatan yang digunakan; g. keberhasilan yang telah dicapai; dan h. keberlanjutan pelayanan.

Article 29

Aspek penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. kelembagaan; c. administrasi dan manajemen; d. intensitas pelayanan; e. jangkauan sasaran pelayanan; f. jenis pelayanan; g. pendekatan yang digunakan; h. keberhasilan yang telah dicapai; i. keberlanjutan pelayanan; j. kerja sama dan kemitraan; dan k. kemandirian.

Article 30

Aspek penilaian pihak lain yang memiliki kontribusi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi : a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. kelembagaan; c. administrasi dan manajemen; d. intensitas pelayanan; e. jangkauan sasaran pelayanan; f. jenis pelayanan; g. pendekatan yang digunakan; h. keberhasilan yang telah dicapai; i. keberlanjutan pelayanan; j. kerja sama dan kemitraan; dan k. kemandirian.

Article 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, indikator, penentuan skoring, dan formulir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VI

Article 32

BAB VII

Article 33

Article 34

Article 35

BAB VIII

Article 36

BAB IX

Article 37

Article 38

Article 39