PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 09 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KATEGORI DAN BENTUK GRATIFIKASI

Article 3

Correction

(1) Gratifikasi dikategorikan menjadi : a. dianggap suap; b. tidak dianggap suap terkait kedinasan; dan c. dianggap bukan suap. (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. uang; b. barang; c. rabat; d. komisi; e. pinjaman tanpa bunga; f. tiket perjalanan; g. fasilitas penginapan; h. perjalanan wisata; i. pengobatan cuma-cuma; dan j. fasilitas lainnya.

Article 4

Correction

Gratifikasi suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan gratifikasi yang diperoleh Pegawai dan/atau keluarganya, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Article 5

(1) Gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima Pegawai, selaku wakil yang sah dari Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas kedinasan. (2) Gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. biaya perjalanan dinas, honorarium, kelengkapan seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sesuai dengan standar biaya; c. biaya perjalanan dinas, honorarium, kelengkapan seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan, yang berlaku secara umum dan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; dan d. hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang diperoleh secara resmi dan berlaku umum dalam kegiatan kedinasan.

Article 6

(1) Gratifikasi dianggap bukan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan gratifikasi yang diperoleh Pegawai yang tidak termasuk gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan. (2) Gratifikasi dianggap bukan suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gratifikasi yang diperoleh dari: a. hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; b. hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; c. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; d. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; e. prestasi akademis atau nonakademis dengan biaya sendiri atau tidak terkait dengan kedinasan; f. dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; g. kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan, kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung; dan h. pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Article 10

Correction

(1) Setiap Pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Untuk mempermudah koordinasi pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui UPG. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir secara manual maupun elektronik. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi : a. identitas Pelapor terdiri dari nama dan alamat penerima dan pemberi gratifikasi; b. jabatan Pegawai atau penyelenggara negara; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima; dan f. dokumen kelengkapan pendukung lainnya. (5) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui website Kementerian Sosial. (6) Dalam hal Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG di lingkungan Kementerian Sosial disertai dengan bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 11

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Gratifikasi. (2) Dalam hal laporan yang disampaikan kepada UPG melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan. (4) UPG wajib menerima dan mencatat laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a.

Article 12

Laporan yang diterima UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, segera diverifikasi dengan menggunakan isian formulir laporan dan dokumen pendukung serta dilakukan klarifikasi kepada pelapor.

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13