PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

Standar Operasional Prosedur

Article 8

Correction

(1) SOP disusun oleh satuan organisasi/unit kerja/istana kepresidenan di daerah. (2) Dalam penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan organisasi/unit kerja/istana kepersidenan di daerah berkoordinasi dengan Biro Ortala-HRB.

Article 9

Correction

(1) Biro Ortala-HRB melakukan analisis atas SOP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) SOP yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah sebagai masukan.

Article 10

(1) SOP yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disahkan oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah. (2) SOP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Ortala-HRB untuk dilakukan dokumentasi dan diseminasi. (3) Satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah harus melaksanakan SOP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 11

(1) Pelaksanaan SOP oleh satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. (2) Pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah. (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (4) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Biro Ortala-HRB. (5) Penyampaian hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 bulan setelah tahun berkenaan berakhir.

Article 12

(1) SOP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal antara lain: a. terjadi perubahan tugas dan fungsi satuan organisasi/unit kerja/istana kepresidenan di daerah; b. terjadi perubahan mekanisme, prosedur, dan waktu; dan/atau c. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan SOP.

Article 13

(1) Proses penyusunan, pengesahan, dokumentasi dan diseminasi, perubahan, serta pemantauan dan evaluasi SOP dapat dilaksanakan melalui Aplikasi e-SOP. (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-SOP dapat diusulkan oleh Biro Ortala-HRB. (3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-SOP dilaksanakan oleh Biro Infodatek. (4) Pengelolaan Aplikasi e-SOP yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Biro Ortala-HRB dan Biro Infodatek.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16