PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

JENIS DAN LAPORAN GRATIFIKASI

Article 5

Correction

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Article 6

Correction

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b merupakan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Untuk meningkatkan Pengendalian Gratifikasi, maka seluruh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, wajib menyampaikan laporan tahunan Gratifikasi kepada Menteri Sekretaris Negara melalui UPG. (2) Dalam hal tidak terdapat kejadian Gratifikasi, Laporan tahunan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan. (3) Laporan tahunan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi mengenai Pengendalian Gratifikasi.

Article 8

(1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor kepada pihak pemberi Gratifikasi. (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial oleh pelapor.

Article 9

(1) Terhadap penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penerima Gratifikasi wajib membuat bukti penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak. (2) Bukti penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak. (3) Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UPG. (5) UPG wajib menyerahkan Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Article 10

Correction

(1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Menteri menunjuk Inspektorat untuk melaksanakan tugas UPG di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (2) UPG mempunyai tugas: a. melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap area yang rawan akan timbulnya Gratifikasi dalam rangka pengendalian gratifikasi; b. mengusulkan kebijakan untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi; c. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; d. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan seluruh laporan kejadian Gratifikasi, baik penolakan maupun penerimaan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara; e. meminta keterangan kepada pelapor Gratifikasi dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut tentang Gratifikasi; f. meneruskan laporan kejadian Gratifikasi kepada KPK; g. menyediakan informasi yang dibutuhkan KPK dalam proses verifikasi terhadap laporan Gratifikasi; h. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi; i. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan oleh penerima Gratifikasi, sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut melalui koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara; j. memantau tindak lanjut dari penetapan Gratifikasi oleh KPK yang harus dilaksanakan oleh penerima Gratifikasi; k. memfasilitasi penyerahan Gratifikasi dari penerima atas Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara oleh KPK; dan l. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi Gratifikasi secara berkala kepada Menteri Sekretaris Negara.

Article 11

UPG wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh para pelapor.

Article 12

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk: a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi; b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan c. memperoleh perlindungan.

Article 13

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri dari: a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Article 14

Correction

(1) Pegawai dan Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, menyampaikan laporan tentang penerimaan atau penolakan Gratifikasi: a. kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kejadian Gratifikasi; atau b. kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kejadian Gratifikasi. (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, disampaikan melalui sistem informasi mengenai Pengendalian Gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi. (3) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal laporannya: a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis. (4) Setelah menerima laporan Gratifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPG melakukan analisis atas laporan Gratifikasi tersebut, yang meliputi: a. kecukupan informasi tentang identitas pelapor; b. kecukupan informasi tentang kejadian Gratifikasi, mencakup tempat, waktu, dan bagaimana peristiwa Gratifikasi terjadi; dan c. kecukupan informasi tentang bentuk Gratifikasi yang ditolak atau diterima. (5) Reviu oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPK paling lambat selama 10 (sepuluh) hari kerja. (6) Apabila dalam proses verifikasi KPK terdapat informasi yang masih perlu dilengkapi, UPG menindaklanjuti sesuai dengan hasil verifikasi.

Article 15

(1) Atas Gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK, pelapor mengunggah Keputusan Pimpinan KPK tersebut ke dalam sistem informasi mengenai Pengendalian Gratifikasi. (2) UPG melakukan monitoring tindak lanjut pelaporan Gratifikasi berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK, baik dari tembusan surat yang diterima oleh UPG maupun dari Keputusan Pimpinan KPK yang diunggah oleh pelapor di dalam sistem informasi mengenai Pengendalian Gratifikasi. (3) Secara berkala UPG menyampaikan informasi hasil pengelolaan laporan Gratifikasi kepada Menteri atau pejabat lain yang diberikan kewenangan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

BAB VIII

Article 18