PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen

PERMEN Nomor 91 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 8

Perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; e. pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; f. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; g. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal; h. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; i. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; j. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal; k. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan l. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju.

Article 10

Correction

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK ke perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada menteri lain/kepala LPNK melalui pejabat pembina kepegawaian; e. pejabat pembina kepegawaian kementerian lain/LPNK menyampaikan usul pindah yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; f. Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; g. pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; h. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal; i. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal; j. Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan; k. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, dibuat surat penolakan oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK; l. usul pindah yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan m. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi negeri asal melalui menteri lain/kepala LPNK.

Article 11

Correction

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI untuk memperoleh rekomendasi; e. kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju; f. pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; g. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI; h. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala LLDIKTI; i. kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; j. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; k. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; dan l. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen dan disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI;

Article 14

Correction

Perpindahan PNS Dosen dipekerjakan antar LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta asal dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI asal; e. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal dapat menolak usul yang bersangkutan; f. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal menerbitkan persetujuan perpindahan Dosen dan disampaikan kepada kepala LLDIKTI yang dituju; g. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan penolakan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta asal melalui kepala LLDIKTI asal; h. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan persetujuan perpindahan Dosen kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju; i. pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta persetujuan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju; j. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan; k. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meneruskan usul kepada LLDIKTI yang dituju; l. kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal; m. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; n. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf m tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI yang dituju; o. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal; p. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan q. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI yang dituju.

Article 16

Correction

Alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. PNS Nondosen mengajukan usul alih tugas melalui atasan yang bersangkutan paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. PNS Nondosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7; c. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi persyaratan, pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas; d. pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal mengirimkan surat usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas; e. Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi yang dituju; f. dalam hal usul tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan; g. dalam hal usul memenuhi persyaratan: 1. untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi negeri, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal; dan 2. untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi swasta, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal; h. Sekretaris Jenderal meneruskan usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan teknis; i. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal dapat menolak usul yang bersangkutan; j. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen; dan k. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri/kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Dosen yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20