Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Politeknik Negeri Manado yang selanjutnya disebut Polimdo merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Polimdo yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana induk pengembangan Polimdo.
3. Senat adalah organ Polimdo yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
5. Warga Kampus Polimdo adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
6. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polimdo.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polimdo.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Polimdo.
10. Direktur adalah Direktur Polimdo.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(1) Polimdo merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, Sulawesi Utara.
(2) Polimdo didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 016/O/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pendirian Politeknik Negeri Manado, yang semula bernama Politeknik Universitas Sam Ratulangi.
(1) Polimdo memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar putih dengan garis hitam tebal di bagian luar dan garis hitam tipis di bagian dalam, terdapat pita berwarna dasar putih dengan warna
merah dan warna putih di kedua ujungnya, pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning dengan ujung bagian atas berbentuk pena berwarna biru dengan lingkaran berwarna putih. Diantara pelepah buah kelapa terdapat segitiga terbalik yang di dalamnya terdapat pohon kelapa dengan daun berwarna hijau dan batang dan buah berwarna coklat, Di bawah segitiga terdapat buku yang terbuka berwarna putih serta tulisan POLITEKNIK NEGERI berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam pada bagian atas dan tulisan MANADO berwarna hitam pada pita.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki makna:
a. segi 5 (lima) bermakna Pancasila sebagai lambang dasar Negara Republik INDONESIA;
b. warna putih bermakna Polimdo berdiri berdasarkan kesucian dan kemurnian yang tulus dalam menjalankan tugas mulia di bidang pendidikan;
c. warna merah putih pada pita bermakna warna bendera Republik INDONESIA;
d. pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning bermakna pertumbuhan dan perkembangan jurusan yang ada di Polimdo sesuai kebutuhan industri secara fleksibel;
e. pena dan buku yang terbuka bermakna simbol pendidikan politeknik yang tepat waktu, tepat aturan dan tepat ukuran;
f. segitiga terbalik bermakna simbol tridharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
g. pohon kelapa yang berwarna hijau pada bagian daun dan berwarna coklat pada bagian batang dan buah bermakna bumi nyiur melambai Sulawesi Utara sebagai tempat keberadaan
Polimdo yang tumbuh mengikuti perkembangan nasional maupun internasional.
(3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:
(4) Lambang Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 4
Article 5
(1) Polimdo memiliki Mars.
(2) Mars Polindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 6
(1) Polimdo memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lain.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150) di bagian dada kiri terdapat lambang Polimdo.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Polimdo merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, Sulawesi Utara.
(2) Polimdo didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 016/O/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pendirian Politeknik Negeri Manado, yang semula bernama Politeknik Universitas Sam Ratulangi.
(1) Polimdo memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar putih dengan garis hitam tebal di bagian luar dan garis hitam tipis di bagian dalam, terdapat pita berwarna dasar putih dengan warna
merah dan warna putih di kedua ujungnya, pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning dengan ujung bagian atas berbentuk pena berwarna biru dengan lingkaran berwarna putih. Diantara pelepah buah kelapa terdapat segitiga terbalik yang di dalamnya terdapat pohon kelapa dengan daun berwarna hijau dan batang dan buah berwarna coklat, Di bawah segitiga terdapat buku yang terbuka berwarna putih serta tulisan POLITEKNIK NEGERI berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam pada bagian atas dan tulisan MANADO berwarna hitam pada pita.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki makna:
a. segi 5 (lima) bermakna Pancasila sebagai lambang dasar Negara Republik INDONESIA;
b. warna putih bermakna Polimdo berdiri berdasarkan kesucian dan kemurnian yang tulus dalam menjalankan tugas mulia di bidang pendidikan;
c. warna merah putih pada pita bermakna warna bendera Republik INDONESIA;
d. pelepah buah kelapa dan cengkih berwarna kuning bermakna pertumbuhan dan perkembangan jurusan yang ada di Polimdo sesuai kebutuhan industri secara fleksibel;
e. pena dan buku yang terbuka bermakna simbol pendidikan politeknik yang tepat waktu, tepat aturan dan tepat ukuran;
f. segitiga terbalik bermakna simbol tridharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
g. pohon kelapa yang berwarna hijau pada bagian daun dan berwarna coklat pada bagian batang dan buah bermakna bumi nyiur melambai Sulawesi Utara sebagai tempat keberadaan
Polimdo yang tumbuh mengikuti perkembangan nasional maupun internasional.
(3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:
(4) Lambang Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 4
Article 5
(1) Polimdo memiliki Mars.
(2) Mars Polindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 6
(1) Polimdo memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lain.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150) di bagian dada kiri terdapat lambang Polimdo.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Polimdo menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program diploma dan program sarjana terapan, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 8
(1) Tahun akademik di Polimdo dilaksanakan dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 9
(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
(2) SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 10
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 11
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggarakan pendidikan di Polimdo.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam
penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
Article 12
(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polimdo diadakan dalam bentuk perkuliahan.
(2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk teori, praktek bengkel/laboratorium, praktek kerja lapangan, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 13
Article 14
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda dan berhak memperoleh gelar.
(2) Pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 15
(1) Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Polimdo dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polimdo apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 16
(1) Polimdo menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa.
(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain dan/atau masyarakat.
(5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pemecahan masalah industri dan pembangunan.
(6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan.
(7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 17
(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dibawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi lain.
(4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 18
(1) Warga Kampus Polimdo menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
(2) Sivitas Akademika Polimdo wajib menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
(3) Warga Kampus Polimdo yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
(4) Warga Kampus Polimdo yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polimdo di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 19
Article 20
(1) Polimdo memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 21
(1) Polimdo dapat memberikan penghargaan kepada pihak internal dan/atau eksternal baik atas nama perorangan maupun organisasi/lembaga.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Polimdo menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program diploma dan program sarjana terapan, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 8
(1) Tahun akademik di Polimdo dilaksanakan dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 9
(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
(2) SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 10
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 11
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggarakan pendidikan di Polimdo.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam
penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
Article 12
(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polimdo diadakan dalam bentuk perkuliahan.
(2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk teori, praktek bengkel/laboratorium, praktek kerja lapangan, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 13
Article 14
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda dan berhak memperoleh gelar.
(2) Pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 15
(1) Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Polimdo dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polimdo apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Polimdo menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa.
(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain dan/atau masyarakat.
(5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pemecahan masalah industri dan pembangunan.
(6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan.
(7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dibawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi lain.
(4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Warga Kampus Polimdo menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
(2) Sivitas Akademika Polimdo wajib menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
(3) Warga Kampus Polimdo yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
(4) Warga Kampus Polimdo yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polimdo di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
BAB Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
(1) Polimdo menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan kegiatan keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
(5) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
(7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(8) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(9) Sivitas Akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora berpedoman pada otonomi keilmuan.
(10) Polimdo dapat mengundang tenaga ahli dari luar Polimdo untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Polimdo memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Article 21
(1) Polimdo dapat memberikan penghargaan kepada pihak internal dan/atau eksternal baik atas nama perorangan maupun organisasi/lembaga.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
Misi Polimdo:
a. meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu;
b. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program studi;
c. menciptakan lulusan berkualitas secara komprehensif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
d. menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola institusi secara berkelanjutan;
e. meningkatkan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;
f. membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan daerah;
g. membangun kolaborasi dengan pihak industri dalam menghasilkan karya produktif dan inovatif yang
berdampak peningkatan kualitas hidup masyarakat;
dan
h. membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi/ perguruan tinggi nasional dan internasional.
Article 24
Tujuan Polimdo:
a. menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar nasional dan internasional, mampu berkomunikasi dalam bahasa asing dan memahami dasar teknologi informasi dan memiliki jiwa wirausaha;
b. menyebarluaskan berbagai bidang pengetahuan khusus dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional;
c. menyelenggarakan sistem informasi yang mampu menunjang proses pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, penelitian terapan maupun pengabdian kepada masyarakat dan menunjang tugas manajemen Polimdo;
d. menyelesaikan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik kampus secara berkelanjutan sesuai dengan rencana induk; dan
e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah.
Article 25
(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Polimdo menyusun:
a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
c. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur.
Misi Polimdo:
a. meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu;
b. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program studi;
c. menciptakan lulusan berkualitas secara komprehensif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
d. menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola institusi secara berkelanjutan;
e. meningkatkan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;
f. membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan daerah;
g. membangun kolaborasi dengan pihak industri dalam menghasilkan karya produktif dan inovatif yang
berdampak peningkatan kualitas hidup masyarakat;
dan
h. membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi/ perguruan tinggi nasional dan internasional.
Article 24
Tujuan Polimdo:
a. menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar nasional dan internasional, mampu berkomunikasi dalam bahasa asing dan memahami dasar teknologi informasi dan memiliki jiwa wirausaha;
b. menyebarluaskan berbagai bidang pengetahuan khusus dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional;
c. menyelenggarakan sistem informasi yang mampu menunjang proses pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, penelitian terapan maupun pengabdian kepada masyarakat dan menunjang tugas manajemen Polimdo;
d. menyelesaikan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik kampus secara berkelanjutan sesuai dengan rencana induk; dan
e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah.
Article 25
(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Polimdo menyusun:
a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
c. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
Article 28
(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
a. 2 (dua) wakil Dosen setiap jurusan.
b. Direktur;
c. wakil direktur;
d. ketua jurusan; dan
e. 2 (dua) kepala pusat.
(3) Anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen jurusan yang bersangkutan berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur.
(6) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
Article 28
(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
a. 2 (dua) wakil Dosen setiap jurusan.
b. Direktur;
c. wakil direktur;
d. ketua jurusan; dan
e. 2 (dua) kepala pusat.
(3) Anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen jurusan yang bersangkutan berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur.
(6) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.
Article 29
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Direktur dan wakil Direktur;
b. Bagian;
c. Jurusan;
d. Pusat; dan
e. Unit pelaksana teknis.
Article 30
Article 31
(1) Susunan organisasi dan tata kerja Polimdo mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado.
(2) Polimdo dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Direktur dan wakil Direktur;
b. Bagian;
c. Jurusan;
d. Pusat; dan
e. Unit pelaksana teknis.
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Polimdo untuk dan atas nama Menteri.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana srategis 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polimdo;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Direktur dan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Menteri;
n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Article 31
(1) Susunan organisasi dan tata kerja Polimdo mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado.
(2) Polimdo dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Article 32
(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan organ Polimdo yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atasnama Direktur.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimasud pada ayat (1) satuan pengawas internal memiliki tugas dan wewenang:
a. MENETAPKAN kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
Article 33
(1) Anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimdo.
(2) Keanggotaan satuan pengawas internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi bidang:
a. akuntansi/ Keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen asset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan.
(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota satuan pengawas internal:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sarjana;
d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
f. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan Polimdo.
(4) Satuan pengawas internal terdiri atas :
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Masa jabatan anggota satuan pengawas internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas internal diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan organ Polimdo yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atasnama Direktur.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimasud pada ayat (1) satuan pengawas internal memiliki tugas dan wewenang:
a. MENETAPKAN kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
Article 33
(1) Anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimdo.
(2) Keanggotaan satuan pengawas internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi bidang:
a. akuntansi/ Keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen asset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan.
(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota satuan pengawas internal:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sarjana;
d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
f. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan Polimdo.
(4) Satuan pengawas internal terdiri atas :
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Masa jabatan anggota satuan pengawas internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas internal diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 34
(1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan organ Polimdo yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non- akademik kepada Direktur dan membantu memajukan Polimdo.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan penyantun mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polimdo; dan
d. membantu pengembangan Polimdo.
(3) Anggota dewan penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
a. 1 (satu) orang pemerintah daerah;
b. 2 (dua) orang dunia usaha/industri;
c. 1 (satu) orang pakar/tokoh pendidikan;
d. 2 (dua) orang alumni; dan
e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(4) Dewan penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Anggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(6) Masa jabatan anggota dewan penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dewan penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan organ Polimdo yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non- akademik kepada Direktur dan membantu memajukan Polimdo.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan penyantun mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polimdo; dan
d. membantu pengembangan Polimdo.
(3) Anggota dewan penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
a. 1 (satu) orang pemerintah daerah;
b. 2 (dua) orang dunia usaha/industri;
c. 1 (satu) orang pakar/tokoh pendidikan;
d. 2 (dua) orang alumni; dan
e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(4) Dewan penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Anggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(6) Masa jabatan anggota dewan penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dewan penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.
BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN
(1) Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
g. dibebaskan dari jabatan Dosen;
h. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau
i. cuti di luar tanggungan Negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi;
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 51
Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 52
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN wakil Direktur definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 53
(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur MENETAPKAN sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
(2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 54
(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 55
(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen sebagai kepala pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
(2) Dosen yang ditetapkan sebagai kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2).
(3) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 56
Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Dosen/Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 57
(1) Ketua dan sekretaris Senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan sekretaris Senat dan satuan pengawas internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. diberhentikan dari jabatan Dosen;
e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
g. cuti di luar tanggungan negara; dan
h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
f. cuti di luar tanggungan negara bagi aparatur sipil negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Article 58
Penetapan pemberhentian ketua, sekretaris dan anggota Senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat dipilih menjadi anggota Senat seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus pegawai negeri sipil;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
d. berpendidikan paling rendah magister atau setara;
e. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
Article 36
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(7) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat terpilih.
(8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(9) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Untuk dapat dipilih menjadi anggota Senat seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus pegawai negeri sipil;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
d. berpendidikan paling rendah magister atau setara;
e. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
Article 36
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(7) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat terpilih.
(8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(9) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Article 37
(1) Dosen di lingkungan Polimdo dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disebabkan oleh:
a. masa jabatan berakhir; atau
b. perubahan organisasi.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk Polimdo.
Article 38
(1) Untuk diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk diangkat sebagai wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus pegawai negeri sipil;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah pimpinan jurusan/kepala pusat bagi wakil Direktur;
f. berpendidikan paling rendah magister atau setara;
g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Direktur;
h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
l. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Polimdo.
Article 39
(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimdo dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pimpinan unit pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. perubahan atau penambahan unit baru; dan/atau
b. perubahan bentuk Polimdo.
(7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 40
(1) Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Polimdo.
(2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Article 41
Article 42
(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Wakil Direktur dipilih dan diangkat oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil Direktur lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil Direktur diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 43
(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi adalah jabatan struktural.
(2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala bagian/administrator; dan
b. Kepala subbagian/pengawas.
(3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 44
(1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 45
(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala pusat diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 46
(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Ketua jurusan mengusulkan pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio kepada Direktur.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratorium/bengkel diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 47
(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dosen di lingkungan Polimdo dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disebabkan oleh:
a. masa jabatan berakhir; atau
b. perubahan organisasi.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk Polimdo.
Article 38
(1) Untuk diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk diangkat sebagai wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus pegawai negeri sipil;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah pimpinan jurusan/kepala pusat bagi wakil Direktur;
f. berpendidikan paling rendah magister atau setara;
g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Direktur;
h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
l. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Polimdo.
Article 39
(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimdo dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pimpinan unit pelaksana administrasi dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. perubahan atau penambahan unit baru; dan/atau
b. perubahan bentuk Polimdo.
(7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana administrasi, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 40
(1) Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Polimdo.
(2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Article 41
Article 42
(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Wakil Direktur dipilih dan diangkat oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil Direktur lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil Direktur diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 43
(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi adalah jabatan struktural.
(2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala bagian/administrator; dan
b. Kepala subbagian/pengawas.
(3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 44
(1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 45
(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala pusat diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 46
(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Ketua jurusan mengusulkan pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio kepada Direktur.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratorium/bengkel diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 47
(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 48
(1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 49
(1) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun ditetapkan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota dewan penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun ditetapkan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota dewan penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
g. dibebaskan dari jabatan Dosen;
h. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau
i. cuti di luar tanggungan Negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi;
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 51
Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 52
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN wakil Direktur definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 53
(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur MENETAPKAN sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
(2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 54
(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 55
(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen sebagai kepala pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
(2) Dosen yang ditetapkan sebagai kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2).
(3) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Article 56
Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Dosen/Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 57
(1) Ketua dan sekretaris Senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan sekretaris Senat dan satuan pengawas internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. diberhentikan dari jabatan Dosen;
e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
g. cuti di luar tanggungan negara; dan
h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
f. cuti di luar tanggungan negara bagi aparatur sipil negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Article 58
Penetapan pemberhentian ketua, sekretaris dan anggota Senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polimdo merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Pengendalian dan pengawasan internal di Polimdo bertujuan untuk:
a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya;
dan
c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
(3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polimdo dilaksanakan berpedoman pada prinsip:
a. taat asas;
b. akuntabilitas;
c. transparansi;
d. obyektifitas;
e. jujur; dan
f. pembinaan.
(4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polimdo terdiri atas:
a. kebijakan, program, dan kegiatan;
b. bidang keuangan;
c. bidang aset;
d. bidang kepegawaian; dan
e. bidang manajemen/tata kelola.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan internal Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Polimdo.
(3) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Polimdo.
(4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sesuai dengan kebutuhan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 61
(1) Jenjang jabatan akademik Dosen pada Polimdo terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
(2) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 62
(1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Polimdo meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 63
(1) Tenaga Kependidikan merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai pustakawan, pranata komputer, laboran,
teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
(2) Pengangkatan, penempatan, pengembangan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan Polimdo.
(2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa:
a. memiliki ijazah sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat; dan
b. lulus ujian masuk Polimdo atau lulus melalui jalur seleksi penelusuran minat dan kemampuan serta jalur lain yang diselenggarakan oleh Polimdo.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 65
(1) Mahasiswa Polimdo mempunyai hak dan kewajiban.
(2) Hak Mahasiswa Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas Polimdo dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju;
h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polimdo; dan
i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Polimdo.
(3) Kewajiban Mahasiswa Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Polimdo;
c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polimdo;
d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polimdo; dan
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(4) Pelaksanaan hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 66
(1) Mahasiswa Polimdo dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa kearah perluasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian.
(2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural di lingkungan Polimdo.
(3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 67
(1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
(2) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan karakter unggul melalui peningkatan potensi kepemimpinan, keorganisasian, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, kewirausahaan, serta pengabdian kepada masyarakat.
(3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, kreatif dan inovatif, religius dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
(4) Kegiatan kemahasiswaan antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur sedangkan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan antar Negara harus mendapat izin pejabat yang berwenang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 68
(1) Alumni merupakan mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan di Polimdo.
(2) Alumni dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan baik dan menunjang pencapaian Polimdo.
(3) Alumni membentuk ikatan organisasi alumni yang disebut Ikatan Alumni Polimdo.
(4) Organisasi Ikatan Alumni Polimdo diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(1) Sarana dan prasarana Polimdo diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, jasa dan produksi.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan transparansi.
(3) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Polimdo disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Polimdo.
(4) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polimdo.
(5) Polimdo menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polimdo diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Polimdo dapat menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
(2) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Program kembaran (double degree);
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan Dosen sebagai pembina pada institusi lain;
e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. promosi dan pameran;
i. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
j. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah seperti: seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
k. bentuk- lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. kontrak manajemen;
b. pendayagunaan aset;
c. pembuatan produk dan pengembangan jasa industri antara lain: pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, riset dan jasa industri lainnya;
d. penggalangan dana;
e. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau
f. bentuk lain yang dianggap perlu.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Polimdo mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
(2) Sistem penjaminan mutu internal Polimdo merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
(3) Tujuan sistem penjaminan mutu internal Polimdo:
a. tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) pada setiap simpul layanan;
b. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
c. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali
Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
d. mendorong semua pihak/unit di Polimdo untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
(4) Sistem penjaminan mutu internal Polimdo dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
(5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Polimdo terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemahasiswaan.
(6) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Direktur.
Article 73
(1) Polimdo mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polimdo.
(2) Fungsi pengupayaan akreditasi dan sertifikasi di Polimdo dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi.
(4) Pelaksanaan proses akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Bentuk dan hierarki peraturan di lingkungan Polimdo sebagai berikut:
a. Peraturan perundang-undangan;
b. Peraturan Senat; dan
c. Peraturan Direktur.
(2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sumber pembiayaan Polimdo dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri atas:
a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan, sumbangan pengembangan, dan biaya pendidikan lainnya dalam bentuk uang kuliah tunggal;
b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
c. hasil kontrak kerja antara Polimdo dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, atau pihak lain; atau
f. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1) Perubahan statuta Polimdo dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polimdo.
(2) Wakil dari organ Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. 8 (delapan) orang dari wakil organ Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan;
b. 6 (enam) orang dari wakil organ Direktur;
c. 2 (dua) orang dari wakil organ satuan pengawas internal; dan
d. 1 (satu) orang dari wakil organ dewan penyantun.
(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Polimdo didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(5) Perubahan statuta Polimdo yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(1) Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai statuta Politeknik Negeri Manado yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Polimdo memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 Lambang Warna Kode Warna (RGB) Kain Bendera Biru (R:0 G:0 B:150) Pita Merah Putih (R:255 G:0 B:0) (R:255 G:255 B:255) Pelepah buah kelapa Kuning (R:255 G:255 B:0) Cengki Kuning (R:255 G:255 B:0) Pohon kelapa :
- Daun - Buah - Batang
Hijau Coklat Coklat
(R:50 G:150 B:0) (R:75 G:50 B:0) (R:125 G:100 B:0) Buku Putih (R:255 G:255 B:255) Pena Biru (R:0 G:0 B:125) Politeknik Negeri (dalam logo) Hitam (R:0 G:0 B:0) Manado (dalam logo) Hitam (R:0 G:0 B:0) Politeknik Di Luar (luar logo) Putih (R:255 G:255 B:255)
(tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150) dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Polimdo dan pada tepi kiri terdapat tulisan POLITEKNIK berwarna putih yang ditulis secara vertikal.
(2) Bendera Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Setiap Jurusan di Polimdo memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) di tengahnya terdapat lambang Polimdo dan pada bagian kiri lambang terdapat tulisan nama jurusan yang ditulis secara vertikal.
(4) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bendera jurusan Teknik Sipil berwarna dasar coklat dengan kode warna (R:168 G:133 B:3), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK SIPIL yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
b. bendera jurusan Teknik Elektro berwarna dasar biru muda dengan kode warna (R:90 G:195 B:255), serta disamping kiri terdapat kata
JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK ELEKTRO yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
c. bendera jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK MESIN yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
d. bendera jurusan Administrasi Bisnis berwarna dasar abu-abu dengan kode warna (R:172 G:172 B:172), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata ADMINISTRASI BISNIS yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
e. bendera jurusan Akuntansi berwarna dasar merah maron dengan kode warna (R:98 G:1 B:1), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang
ditulis secara horisontal dan kata AKUNTANSI yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
f. bendera jurusan Pariwisata berwarna dasar ungu dengan kode warna (R:145 G:3 B:244), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata PARIWISATA yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera Polimdo dan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Polimdo memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 Lambang Warna Kode Warna (RGB) Kain Bendera Biru (R:0 G:0 B:150) Pita Merah Putih (R:255 G:0 B:0) (R:255 G:255 B:255) Pelepah buah kelapa Kuning (R:255 G:255 B:0) Cengki Kuning (R:255 G:255 B:0) Pohon kelapa :
- Daun - Buah - Batang
Hijau Coklat Coklat
(R:50 G:150 B:0) (R:75 G:50 B:0) (R:125 G:100 B:0) Buku Putih (R:255 G:255 B:255) Pena Biru (R:0 G:0 B:125) Politeknik Negeri (dalam logo) Hitam (R:0 G:0 B:0) Manado (dalam logo) Hitam (R:0 G:0 B:0) Politeknik Di Luar (luar logo) Putih (R:255 G:255 B:255)
(tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150) dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Polimdo dan pada tepi kiri terdapat tulisan POLITEKNIK berwarna putih yang ditulis secara vertikal.
(2) Bendera Polimdo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Setiap Jurusan di Polimdo memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) di tengahnya terdapat lambang Polimdo dan pada bagian kiri lambang terdapat tulisan nama jurusan yang ditulis secara vertikal.
(4) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bendera jurusan Teknik Sipil berwarna dasar coklat dengan kode warna (R:168 G:133 B:3), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK SIPIL yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
b. bendera jurusan Teknik Elektro berwarna dasar biru muda dengan kode warna (R:90 G:195 B:255), serta disamping kiri terdapat kata
JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK ELEKTRO yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
c. bendera jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru tua dengan kode warna (R:0 G:0 B:150), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata TEKNIK MESIN yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
d. bendera jurusan Administrasi Bisnis berwarna dasar abu-abu dengan kode warna (R:172 G:172 B:172), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata ADMINISTRASI BISNIS yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
e. bendera jurusan Akuntansi berwarna dasar merah maron dengan kode warna (R:98 G:1 B:1), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang
ditulis secara horisontal dan kata AKUNTANSI yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
f. bendera jurusan Pariwisata berwarna dasar ungu dengan kode warna (R:145 G:3 B:244), serta disamping kiri terdapat kata JURUSAN yang ditulis secara horisontal dan kata PARIWISATA yang ditulis secara vertikal sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera Polimdo dan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dalam Peraturan Direktur.
(1) Evaluasi dan penilaian capaian hasil belajar mengajar teori dan praktek dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian formatif atau ujian tengah semester, ujian sumatif atau ujian akhir semester, kehadiran dalam perkuliahan, ujian praktik, tugas, dan seminar.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan, dan praktek ataupun bentuk lain.
(3) Ujian formatif atau ujian tengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian yang mencakup bagian materi kuliah/praktik pada semester yang bersangkutan setelah kurang lebih setengah dari keseluruhan topik yang diberikan.
(4) Ujian sumatif atau ujian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian yang mencakup bagian materi kuliah/praktik pada semester yang bersangkutan setelah keseluruhan topik diberikan.
(5) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian praktik yang mencakup bagian materi praktik yang harus dipraktikkan pada semester yang bersangkutan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester setelah keseluruhan materi diberikan sebagai dasar penilaian.
(6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian materi kepada Mahasiswa pada setiap topik yang harus dikerjakan dan dikumpulkan kembali sebagai dasar penilaian.
(7) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keikutsertaan Mahasiswa membawakan seminar untuk diuji pada ujian seminar proposal maupun ujian seminar tugas akhir dan skripsi.
(8) Penilaian capaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan:
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
(9) Capaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).
(10) Capaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Polimdo menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan kegiatan keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
(5) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
(7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(8) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(9) Sivitas Akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora berpedoman pada otonomi keilmuan.
(10) Polimdo dapat mengundang tenaga ahli dari luar Polimdo untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Evaluasi dan penilaian capaian hasil belajar mengajar teori dan praktek dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian formatif atau ujian tengah semester, ujian sumatif atau ujian akhir semester, kehadiran dalam perkuliahan, ujian praktik, tugas, dan seminar.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan, dan praktek ataupun bentuk lain.
(3) Ujian formatif atau ujian tengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian yang mencakup bagian materi kuliah/praktik pada semester yang bersangkutan setelah kurang lebih setengah dari keseluruhan topik yang diberikan.
(4) Ujian sumatif atau ujian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian yang mencakup bagian materi kuliah/praktik pada semester yang bersangkutan setelah keseluruhan topik diberikan.
(5) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan ujian praktik yang mencakup bagian materi praktik yang harus dipraktikkan pada semester yang bersangkutan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester setelah keseluruhan materi diberikan sebagai dasar penilaian.
(6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian materi kepada Mahasiswa pada setiap topik yang harus dikerjakan dan dikumpulkan kembali sebagai dasar penilaian.
(7) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keikutsertaan Mahasiswa membawakan seminar untuk diuji pada ujian seminar proposal maupun ujian seminar tugas akhir dan skripsi.
(8) Penilaian capaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan:
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
(9) Capaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).
(10) Capaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Polimdo untuk dan atas nama Menteri.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana srategis 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polimdo;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Direktur dan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Menteri;
n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Direktur;
e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat untuk ditetapkan;
f. apabila bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan
g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
(3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
c. bakal calon Direktur menyampaikan program kerja dan rencana pengembangan Polimdo di hadapan Senat;
d. Senat melakukan pemilihan bakal calon Direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
e. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum
didapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Direktur yang memperoleh suara sama.
g. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja masing- masing calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(4) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Direktur;
e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat untuk ditetapkan;
f. apabila bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan
g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
(3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
c. bakal calon Direktur menyampaikan program kerja dan rencana pengembangan Polimdo di hadapan Senat;
d. Senat melakukan pemilihan bakal calon Direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
e. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum
didapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Direktur yang memperoleh suara sama.
g. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja masing- masing calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(4) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.