PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

PERMEN Nomor 7 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENDIRIAN

Article 1

Mendirikan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB 4

Program Studi

Article 14

Correction

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Article 15

Correction

(1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala Pusat Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Article 16

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas, pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan; j. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Article 18

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 19

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu

Article 15

Correction

(1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala Pusat Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Article 16

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas, pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan; j. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Article 18

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 19

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 20

Article 21

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 5

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

BAB Kelima

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32