Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN
I.
PENDAHULUAN Penelitian mempunyai peranan yang penting dalam menentukan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa memberikan perhatian yang serius terhadap penelitian. Keunggulan kompetitif suatu bangsa telah bergeser dari berdasarkan pada sumber daya alam menuju pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui penelitian.
Pemerintah INDONESIA menyadari sepenuhnya realitas di atas, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja bidang penelitian. Upaya peningkatan kinerja penelitian dilakukan meliputi beberapa aspek diantaranya (1) peningkatan efektivitas tata kelola penelitian INDONESIA, (2) peningkatan anggaran penelitian, (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (4) pemahaman hakikat penelitian, dan (5) perbaikan manajemen anggaran penelitian. Langkah- langkah ini harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.
Berkaitan dengan perbaikan manajemen anggaran penelitian salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para peneliti INDONESIA adalah mekanisme pertangung jawaban yang masih kental dengan administrasi laporan keuangan dibandingkan dengan substansi penelitian. Tata cara penyusunan pertanggungjawaban keuangan secara umum masih mengikuti mekanisme pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa.
Secara lebih rinci permasalahan yang dihadapi peneliti dalam pertanggungjawaban keuangan adalah:
1. Peneliti harus melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) secara individu. Oleh karena itu, peneliti harus memahami peraturan terkait seperti pengadaan barang dan jasa, pemberian honor, pembayaran pajak dan perjalanan dinas. Dengan kondisi ini, peneliti merasakan pembuatan surat pertanggungjawaban merupakan hal yang rumit bahkan banyak peneliti yang beranggapan bahwa penyusunan surat pertanggungjawaban dirasa lebih sulit dari melakukan penelitian itu sendiri. Singkatnya, fungsi-fungsi penelitian sering termarginalkan oleh manajemen anggaran yang diberlakukan.
2. Periode anggaran adalah satu tahun, sehingga peneliti harus mampu membelanjakan anggaran yang diterima dalam waktu satu tahun. Jika tidak mampu mebelanjakan dalam tahun tersebut maka peneliti harus mengembalikan sisa anggaran ke Kas Negara.
3. Jenis belanja barang/jasa yang diperbolehkan telah ditentukan dengan tidak memperhatikan karakteristik penelitian. Anggaran penelitian yang diterima oleh peneliti tidak dapat digunakan untuk belanja peralatan yang sifatnya investasi atau untuk belanja lain yang dari sisi pelaksanaan penelitian sangat diperlukan.
4. Proses pencairan anggaran yang tidak tepat waktu sementara pelaporan harus dilakukan dengan tepat waktu. Dalam hal ini, peneliti sering diposisikan sebagai pihak penyedia barang/jasa yang harus memberikan dana talangan terlebih dahulu apabila ingin menjalankan penelitian dengan baik.
Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada aktivitas dalam melakukan penelitian yang akan terganggu dengan kegiatan administrasi dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi yang lain, penelitian merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberhasilan dan waktu penyelesainnya tidak dapat dipastikan. Penelitian merupakan proses pencurahan aktivitas dan pemikiran untuk menjawab suatu hal yang belum diketahui, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan akan sesuai dengan hipotesa yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat diminimalisasi dengan pendekatan ilmiah namun kepastian dalam penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipastikan.
Sebagai konsekuensi logis maka luaran penelitian juga tidak dapat dipastikan akan tercapai dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan. Selain itu, karakteristik penelitian antara satu bidang dengan bidang yang lain atau
bahkan dalam satu bidang sekali pun sangat bervariasi. Penelitian dengan luaran yang sama belum tentu membutuhkan sumber daya dan waktu yang sama.
Sejumlah permasalahan tersebut kemudian berhasil dijawab dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur mengenai penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub keluaran yang dihasilkan. Dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mekanismenya diatur melalui Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian.
Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan bagi para pelaku kegiatan penelitian dalam melaksanakan penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran penelitian dan sebagai panduan bersama bagi Kepala Satuan Kerja Pelaksana, Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Pedoman ini meliputi panduan mengenai tatacara penggunaan satuan biaya, Komite Penilaian dan mekanisme penilaian, serta mekanisme perolehan tambahan biaya. Dengan diterbitkannya pedoman ini, maka pelaksanaan penggunaan satuan biaya untuk keluaran penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
II.
SBK SUB KELUARAN PENELITIAN SBK Sub Keluaran Penelitian merupakan besaran biaya yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menghasilkan sub keluaran penelitian yang diperuntukan/berlaku dan dapat digunakan untuk seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/SKPD) dan perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian.
Kriteria yang digunakan dalam menentukan Sub Keluaran Penelitian, yaitu (1) kegiatan tersebut bersifat berulang; (2) kegiatan yang dilakukan mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan (3) kegiatan tersebut mempunyai komponen/tahapan yang jelas.
SBK Sub Keluaran Penelitian berfungsi sebagai alat hitung biaya kegiatan penelitian di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran kegiatan penelitian, sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi pencapaian output yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian, dan sebagai referensi penyusunan prakiraan maju dan penetapan pagu indikatif kegiatan penelitian.
SBK Sub Keluaran Penelitian bermanfaat dalam hal dapat diperolehnya keseragaman komponen/tahapan dan besaran biaya Sub Keluaran Penelitian sejenis, sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses membandingkan antar waktu maupun antar Sub Keluaran Penelitian sejenis.
III. KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Komite Penilaian dan/atau Reviewer dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Keanggotaan Komite Penilaian terdiri dari:
1. paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
2. Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Penyelenggara Penelitian; dan
3. Anggota Komite Penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
a. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
b. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
Keanggotaan Reviewer adalah:
a. paling sedikit 1 (satu) orang;
b. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
c. berpengalaman sebagai Reviewer atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi Reviewer baru; dan
d. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
Komite Penilaian dan/atau Reviewer tersebut menilai penelitian pada 2 (dua) tahap. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian sesuai dengan kebutuhan.
IV. TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN A. Tahapan Kegiatan Penelitian Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, penyeleksian/penunjukkan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pengumuman
a. Penyelenggara Penelitian mengumumkan penerimaan proposal penelitian (call for proposal);
b. Pengumuman proposal paling sedikit memuat persyaratan, maksud dan tujuan, dan batas waktu penyampaian;
2. Tahap Pengusulan
a. Proposal merupakan bentuk pengajuan kegiatan penelitian.
Proposal tersebut sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya.
Proposal penelitian disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penelitian selanjutnya.
b. Proposal diajukan kepada Penyelenggara Penelitian.
3. Tahap Penyeleksian/Penunjukkan
a. Tahap Penyeleksian Tahap penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:
1) proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal;
2) Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
a. hasil kelayakan secara substansi;
b. perkiraan Tingkat Kesiapan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
c. perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
d. kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
3) hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.
b. Tahap Penunjukkan Tahap penunjukkan dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme penugasan yang diperuntukan bagi kajian aktual strategis dan penelitian yang dipandang strategis, meliputi:
1) Pelaksana penelitian ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari Penyelenggara Penelitian.
2) Pelaksana Penelitian menyampaikan proposal sesuai dengan penugasan kepada Penyelenggara Penelitian.
3) Proposal penelitian dengan mekanisme penunjukkan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer untuk direkomendasikan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara; dan 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.
4. Tahap Penetapan
a. PA/KPA MENETAPKAN pelaksana penelitian berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal.
b. Penetapan pelaksana penelitian mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran pada Penyelenggara Penelitian dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi Grade A, Grade B dan Grade C sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
5. Tahap Pelaksanaan
a. pelaksanaan penelitian dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak penelitian berbasis SBK Sub Keluaran Penelitian.
b. pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
c. Pelaksana penelitian dengan kontrak penelitian tidak perlu menyampaikan bukti-bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
d. selama pelaksanaan penelitian, Pelaksana Penelitianan diwajibkan untuk mengisi buku harian (log book) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian.
6. Tahap Pengawasan Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh penyelenggara dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
7. Tahap Pelaporan
a. setiap pelaksana penelitian wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil penelitian (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya kepada Penyelenggara Penelitian; dan
b. Penyelenggara Penelitian dapat meminta Pelaksana Penelitian mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian.
8. Tahap Penilaian Keluaran Hasil Penelitian
a. Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian.
b. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada Penyelenggara Penelitian.
c. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
d. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
1) prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan;
2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3) saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran.
e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.
B.
Kualifikasi Standar Kualitas Dalam melakukan penilaian, Komite Penilaian dan/atau Reviewer berpedoman pada kualifikasi standar kualitas. Adapun ketentuan tambahan dapat diatur pada masing-masing petunjuk teknis sesuai dengan tujuan dan target Program Penyelenggara Penelitian di masing-masing K/L/SKPD dan perguruan tinggi.
1. Proposal Penelitian Proposal merupakan bentuk laporan pengajuan kegiatan penelitian. Tujuan dibuat proposal penelitian adalah sebagai informasi mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penelitian selanjutnya.
Proposal Penelitian paling sedikit memuat:
a. pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, review literatur terkait, posisi penelitian dan hipotesis awal (optional);
b. metode yang memuat mengenai subyek penelitian, instrumen penelitian, kerangka pikir dan tahapan penelitian;
c. analisis data yang memuat rencana analisis data;
d. sumber daya penelitian yang mencakup Pelaksana Penelitian dan peralatan yang digunakan;
e. jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian;
f. rincian anggaran dan sumbernya; dan
g. referensi dalam proposal penelitian.
2. Rancangan Pelaksanaan Penelitian
a. Rancangan pelaksanaan penelitian Rancangan pelaksanaan penelitian merupakan research guide yang bersifat dapat diterapkan di lapangan (implementable). Rancangan pelaksanaan penelitian memuat beberapa research/experiment tools guna mengumpulkan data (data collecting). Rancangan pelaksanaan penelitian dapat meliputi peneliti sendiri (human instrument), laboratorium, uji, rancang bangun, kuesioner, field notes, dan pedoman wawancara (interview guides). Penetapan Rancangan pelaksanaan penelitian paling sedikit memuat:
1) Judul penelitian;
2) Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan;
3) Data yang akan diperoleh;
4) Anggaran yang disetujui; dan 5) Tujuan penelitian berupa output yang diharapkan.
b. Substansi rancangan pelaksanaan penelitian paling sedikit memuat:
1) Abstrak;
2) Latar belakang masalah;
3) Tujuan, Sasaran, keluaran;
4) Ruang lingkup/batasan;
5) Bingkai analitis: hipotesis (optional);
6) Metode penelitian: pendekatan, metode, variabel dan indikator (disesuaikan dengan jenis penelitian);
7) Rencana penelitian: Teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (disesuaikan dengan jenis penelitian);
8) Daftar pustaka; dan 9) Lampiran: anggaran, Pelaksana Penelitian, dan jadwal kegiatan (disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).
3. Laporan Kemajuan berdasarkan Tahapan Sesuai Kontrak Laporan kemajuan berisi perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian output kinerja yang telah ditetapkan dalam usulan proposal, kendala, dan hambatan dalam proses pelaksanaan penelitian.
4. Laporan Hasil Penelitian (Laporan Akhir) Laporan hasil penelitian yang telah disusun oleh Pelaksana Penelitian paling sedikit memuat (dapat disesuaikan dengan jenis penelitian):
a. judul laporan hasil penelitian;
b. Pelaksana Penelitian laporan hasil penelitian;
c. abstrak hasil penelitian;
d. pendahuluan;
e. metode penelitian;
f. penyampaian hasil;
g. analisis dan pembahasan hasil penelitian;
h. referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil penelitian; dan
i. lampiran pendukung data penelitian.
Selain itu dalam menyampaikan hasil penelitian pada laporan penelitian, perlu mengacu pada standar hasil penelitian:
1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
a. mutu hasil penelitian;
b. diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
d. sesuai dengan rumpun ilmu dan budaya akademik; dan
e. tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
a. kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
b. berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
c. orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
d. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
e. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR