PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

PERMEN Nomor 62 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri. 11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi. 14. Direktorat adalah Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Article 3

Correction

(1) SPM Dikti terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Article 4

(1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Article 5

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal. (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Article 6

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing- masing. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11