PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016 tentang PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PERMEN Nomor 59 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 11

Correction

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain; b. melakukan kerjasama; c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewajiban: a. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tanggung jawabnya; b. menyusun, MENETAPKAN, dan memublikasikan standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan.

Article 13

Masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik berhak: a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan; d. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; e. memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan; dan h. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan.

Article 14

Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; b. memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; dan c. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik.

Article 15

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan di Kementerian, Menteri membentuk unit layanan terpadu. (2) Unit Layanan Publik yang masuk dalam unit layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 16

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan di perguruan tinggi negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi negeri/ koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk unit layanan terpadu. (2) Unit Layanan Publik yang masuk dalam unit layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri/ koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN INDEKS KEPUASAN PELAYANAN

Article 17

Correction

(1) Unit Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkewajiban menyusun Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penanggung Jawab dan diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh Masyarakat.

Article 18

Correction

(1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi: 1. persyaratan; 2. sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. jangka waktu pelayanan; 4. biaya/tarif; 5. produk pelayanan; dan 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan. b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal unit kerja (manufacturing) meliputi: 1. dasar hukum; 2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 3. persyaratan; 4. kompetensi pelaksana; 5. pengawasan internal; 6. jumlah pelaksana; 7. jaminan pelayanan; 8. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan 9. evaluasi kinerja pelaksana. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu format Standar Pelayanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

(1) Setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Publik harus MENETAPKAN Standar Operasional Prosedur. (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik ditetapkan oleh pejabat eselon II dari Unit Layanan Publik.

Article 20

(1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Unit Layanan Publik harus menyusun dan MENETAPKAN Maklumat Pelayanan. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Unit Layanan Publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Maklumat Pelayanan harus dipublikasikan secara jelas dan luas.

Article 21

(1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Layanan Publik melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Unit Layanan Publik untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

Article 22

(1) Standar Pelayanan dievaluasi paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Unit Layanan Publik untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan.

Article 23

(1) Untuk mengukur kinerja dan menjamin kualitas pelayanan, Unit Layanan Publik melakukan penilaian kinerja Pelayanan Publik secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan. (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan di Kementerian. (3) Pengukuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. prosedur pelayanan; b. persyaratan pelayanan; c. kejelasan petugas pelayanan; d. kedislipinan petugas pelayanan; e. tanggungjawab petugas pelayanan; f. kemampuan petugas pelayanan; g. kecepatan pelayanan; h. keadilan pendapatkan pelayanan; i. kesopanan dan keramahan petugas; j. kewajaran biaya pelayanan; k. kepastian biaya pelayanan; l. kepastian jadwal pelayanan; m. kenyamanan lingkungan; dan n. keamanan pelayanan. (4) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pelaksana dan ditetapkan oleh pemimpin Unit Layanan Publik.

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016 tentang PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB IX

Article 29