PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

PERMEN Nomor 55 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. (2) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satu kesatuan dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsensus dasar berbangsa dan bernegara. (3) Konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. Bhinneka Tunggal Ika.

Article 2

(1) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila menjadi dasar dan rujukan setiap kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.

Article 3

(1) Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi.

Article 4

Ketentuan mengenai organisasi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Ketentuan mengenai organisasi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi.