PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERMEN Nomor 53 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 9. Pemrakarsa adalah unit utama di Kementerian, perguruan tinggi negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian di bawah koordinasi Kementerian. 10. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi. 11. Kepala Biro adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 14. Menteri adalah menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II

PERENCANAAN

Article 5

Correction

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas. (2) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah; dan h. aspirasi kebutuhan hukum masyarakat.

Article 6

(1) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dilakukan dalam suatu program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 7

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan PRESIDEN dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan PRESIDEN disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 8

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. (3) Pelaksanaan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 9

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk: a. naskah akademik bagi Rancangan UNDANG-UNDANG; atau b. naskah urgensi/policy paper bagi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, dan Rancangan Peraturan Menteri. (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Format naskah akademik dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemrakarsa Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN menyampaikan paparan mengenai urgensi penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dalam forum rapat pimpinan di lingkungan Kementerian. (2) Penyampaian usul perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan arahan dari Menteri.

Article 11

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Article 12

(1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar rancangan Peraturan Perundang- undangan. (2) Daftar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. pokok materi muatan/arah pengaturan; c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; d. Pemrakarsa; dan e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan. (3) Format daftar rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Daftar Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah disetujui oleh Menteri disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diusulkan masuk dalam Prolegnas, Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, dan Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN. (3) Daftar Rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri. (4) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 14

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau b. kebutuhan organisasi.

Article 15

(1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.

Article 16

Perencanaan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENYUSUNAN

Article 17

Correction

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro. (2) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian. (3) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Biro, perwakilan kementerian/lembaga, dan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN. (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari Menteri mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Article 18

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah dibahas antarkementerian dan/atau nonkementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diharmonisasikan.

Article 19

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan Rancangan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Biro, dan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang- undangan. (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri. (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing- masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Article 21

(1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan dan penetapan. (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Article 22

(1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri, Biro melibatkan wakil dari Pemrakarsa dan/atau unit terkait.

Article 23

Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri dengan: 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. b. menghasilkan kesepakatan terhadap subtansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Article 24

Biro menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi dan sinkronisasi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Article 25

(1) Dalam hal terdapat permohonan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, Menteri menugaskan Biro dan unit kerja terkait lainnya untuk melakukan telaahan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. materi muatan; dan b. hukum. (3) Telaahan terhadap materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup latar belakang, tujuan penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta keterkaitannya dengan kebijakan Kementerian. (4) Telaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup telahaan terhadap penerapan prinsip- prinsip hukum, legal drafting, penafsiran hukum dan penerapan kerangka Peraturan Perundang-undangan.

Article 26

(1) Hasil telahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirangkum dan disusun dalam sebuah laporan. (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri. (3) Hasil telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rekomendasi Menteri kepada pemrakarsa penyusunan Peraturan Perundang- Undangan.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB IV

Article 27

BAB V

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33

BAB IX

Article 34