PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional

PERMEN Nomor 36 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PRIORITAS RISET NASIONAL

Article 2

Tata cara penyusunan PRN meliputi: a. penyiapan usulan; b. penyampaian usulan; c. pembahasan usulan; dan d. penetapan.

Article 3

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL

Article 7

Correction

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIRN melalui PRN. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan indikator capaian sasaran dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RIRN. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RIRN berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

Article 8

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RIRN dilaksanakan terhadap: a. pelaksanaan PRN; dan b. indikator capaian sasaran RIRN.

Article 9

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh paling rendah pimpinan tinggi madya atau sebutan lain yang setara pada Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemantauan dan Evaluasi indikator capaian sasaran RIRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi indikator capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi penguatan riset dan pengembangan.

Article 10

(1) Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non- kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui manual dan/atau daring. (2) Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi penguatan riset dan pengembangan menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Menteri menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PRN kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 11

(1) Menteri menugaskan unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan data dan informasi Kementerian untuk mengumpulkan data indikator capaian sasaran RIRN. (2) Data indikator capaian sasaran RIRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja RIRN.

Article 12

(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN digunakan untuk: a. tindak lanjut dan rekomendasi penyusunan PRN; dan b. dasar Kementerian untuk memberikan penghargaan atau sanksi. (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi indikator capaian sasaran RIRN digunakan untuk tindak lanjut dan rekomendasi penyusunan PRN periode berikutnya.

Article 13

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa prioritas pendanaan riset dari Kementerian. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa rekomendasi pengurangan/penghentian pendanaan riset dari Kementerian. (3) Dalam hal sumber pendanaan riset yang berasal dari Pemangku Kepentingan terkait, penghargaan dan sanksi dilakukan oleh Menteri dalam bentuk rekomendasi.

Article 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttdTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional

BAB II

Article 2

Article 3

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14