Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan …

Article 4

Jenis Bantuan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana dan prasarana; d. rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; e. bantuan operasional; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan di Kementerian yang ditetapkan oleh PA.

Article 5

Correction

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Bantuan kepada penerima yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme: a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau b. Uang Persediaan (UP). (4) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada penerima, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa. (5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah. (6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima. (7) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS. (8) Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Article 6

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Bantuan yang diberikan kepada perseorangan yang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. uang pendidikan dan/atau pelatihan; b. biaya hidup; c. biaya buku/diktat; dan/atau d. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan. (3) Pembayaran uang pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan. (4) Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya buku/diktat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS. (5) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan dan/atau pelatihan dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. (6) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP. (7) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Article 7

(1) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan bantuan kepada perseorangan, badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset. (2) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk : a. uang; atau b. barang. (3) Bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang diberikan dengan ketentuan: a. barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau b. nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan. (4) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sarana dan prasarana melalui mekanisme LS. (5) Pembayaran ke rekening penerima bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan sekaligus. (6) Pencairan dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana dan prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana dan prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen). (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. (8) Kriteria penerima bantuan sarana dan prasarana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Article 8

(1) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bantuan kepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. uang; atau b. barang. (3) Untuk pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah. (5) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS. (6) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen). (7) Kriteria penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Article 9

(1) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan bantuan kepada badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (2) Bantuan operasional adalah bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset. (3) Bentuk bantuan operasional diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA. (4) Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme: a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau b. UP. (5) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (6) Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen); c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80 % (delapan puluh persen); d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen). (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan operasional. (8) Kriteria penerima bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

Article 18