PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2019 tentang MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI

PERMEN Nomor 24 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

MANAJEMEN INOVASI

Article 4

Manajemen Inovasi meliputi: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; dan d. evaluasi.

Article 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses perumusan dan penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen inovasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. komersialisasi; b. operasional; c. finansial; d. risiko; e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan; f. pengawasan dan pembinaan; dan g. hal-hal lain yang diperlukan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan dapat melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan akademik, bisnis, pemerintah, dan komunitas. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan. (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Perguruan Tinggi. (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Article 6

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen inovasi yang ada di Perguruan Tinggi.

Article 7

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi. (3) Layanan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas layanan: a. data dan informasi hasil Inovasi; b. pendampingan, konsultansi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi; c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; d. pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual; e. publikasi Inovasi; f. pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri; g. akses pembiayaan; dan h. inkubasi kewirausahaan. (4) Untuk pelaksanaan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Perguruan Tinggi dapat membentuk organisasi atau MENETAPKAN lembaga/badan/pusat/unit kerja di Perguruan Tinggi. (5) Organisasi atau lembaga/badan/pusat/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Article 8

(1) Organisasi yang melaksanakan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat membentuk tim teknis. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berasal dari unsur: a. dosen; b. tenaga kependidikan; c. instruktur; d. tutor; e. praktisi; dan/atau f. sumber daya manusia dari dunia usaha dan/atau pihak lain melalui perjanjian kerja sama. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian dan bidangnya; dan b. mampu bekerja secara profesional.

Article 9

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi melalui organisasi yang melaksanakan manajemen inovasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. kegiatan; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. kerja sama. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.