PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERMEN Nomor 2 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan analisis beban kerja jabatan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

Article 2

Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Analisis beban kerja jabatan pelaksana dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi.

Article 4

Hasil analisis beban kerja ditetapkan oleh: a. pemimpin unit kerja eselon I; b. pemimpin perguruan tinggi negeri; dan c. koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.