PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

PERMEN Nomor 11-prt-m-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGATURAN JALAN KHUSUS

Article 4

Correction

(1). Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum. (2). Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. jalan dalam kawasan perkebunan; b. jalan dalam kawasan pertanian; c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi; d. jalan dalam kawasan peternakan; e. jalan dalam kawasan pertambangan; f. jalan dalam kawasan pengairan; g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara; h. jalan dalam kawasan militer; i. jalan dalam kawasan industri; j. jalan dalam kawasan perdagangan; k. jalan dalam kawasan pariwisata; l. jalan dalam kawasan perkantoran; m. jalan dalam kawasan berikat; n. jalan dalam kawasan pendidikan; o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Article 5

(1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Article 6

(1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati/Walikota. (2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri. (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus. (4) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati/Walikota. (5) Izin pengoperasian dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi. (6) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010. (7) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika: a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Article 8

(1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan. (2) Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat. (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota. (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut. (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat. (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur. (7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf berdasarkan pertimbangan: a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus. (3) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, tanpa atau dengan persyaratan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada (3), dapat berupa: a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih adalah milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat; b. tukar-guling ruang tanah; atau c. hal-hal lain yang disepakati bersama. (5) Untuk koridor ruang jalan milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan. (6) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraanya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur. (7) Pelaksanaan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mengikuti pedoman pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota. (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.

BAB Ketiga

Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Article 7

Correction

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika: a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Article 8

Correction

(1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan. (2) Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat. (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota. (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut. (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat. (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur. (7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf berdasarkan pertimbangan: a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus. (3) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, tanpa atau dengan persyaratan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada (3), dapat berupa: a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih adalah milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat; b. tukar-guling ruang tanah; atau c. hal-hal lain yang disepakati bersama. (5) Untuk koridor ruang jalan milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan. (6) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraanya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur. (7) Pelaksanaan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mengikuti pedoman pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota. (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMBANGUNAN

Article 12

Correction

(1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan konstruksi; c. pengoperasian; d. pemeliharaan; dan e. pembiayaan. (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Correction

(1) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf bdapat direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya. (2) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum. (3) Pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus ke jalan umum, hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan. (5) Persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan sebagaimana diatur oleh instansi yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Article 14

Pelaksanaan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus.

Article 15

(1) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus mengikuti rencana umum jaringan jalan. (2) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diizinkan oleh Bupati/Walikota. (3) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melalui lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, dilakukan setelah diizinkan oleh masing-masing Bupati/Walikota yang wilayahnya dilalui jalan khusus tersebut. (4) Gubernur mengkoordinasikan pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan umum untuk jalan khusus yang melalui lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. (5) Menteri mengkoordinasikan pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan umum untuk jalan khusus yang melalui lebih dari satu wilayah provinsi.

Article 16

Pemeliharaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.

Article 17

(1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, dan huruf c, menjadi beban penyelenggara jalan khusus. (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya. (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 11-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB Kelima

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20