PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERMEN Nomor 01-prt-m-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Article 4

Correction

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Article 5

Correction

(1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jenis pelayanan dasar: a. Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. b. Jalan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator : 1. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang. 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id c. Jasa Konstruksi Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). d. Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Article 6

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Article 7

Article 8

(1) Jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator kinerja, batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Article 6

Correction

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Article 7

Correction

(1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar : a. Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator : 1. Persentase tersedinya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;dan 2. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. b. Jalan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;dan 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota. c. Cipta Karya 1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. 2. Penyediaan sanitasi dengan indikator : a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai; b) persentase pengurangan sampah di perkotaan; c) persentase pengangkutan sampah; d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan e) persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan; 4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. d. Jasa Konstruksi 1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);dan 2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. e. Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Article 8

(1) Jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator kinerja, batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELAPORAN

Article 15

Correction

(1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah Provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Gubernur. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Article 16

(1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati/Walikota. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Gubernur. (3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Article 17

Format laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Laporan teknis dan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dipergunakan sebagai : a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar : a. Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator : 1. Persentase tersedinya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;dan 2. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. b. Jalan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;dan 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota. c. Cipta Karya 1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. 2. Penyediaan sanitasi dengan indikator : a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai; b) persentase pengurangan sampah di perkotaan; c) persentase pengangkutan sampah; d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan e) persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan; 4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. d. Jasa Konstruksi 1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);dan 2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. e. Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

Article 23