PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 01-prt-m-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Kegiatan Dekonsentrasi adalah kegiatan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh gubernur setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri. 3. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 5. Rencana Rinci Tata Ruangyang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 7. Materi Muatan Teknis adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut SKPD Dekon adalah organisasi/lembaga teknis pada pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang penataan ruang selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang penataan ruang di daerah provinsi. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik INDONESIA. 13. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Kegiatan Dekonsentrasi adalah kegiatan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh gubernur setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri. 3. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 5. Rencana Rinci Tata Ruangyang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 7. Materi Muatan Teknis adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut SKPD Dekon adalah organisasi/lembaga teknis pada pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang penataan ruang selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang penataan ruang di daerah provinsi. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik INDONESIA. 13. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang.

BAB III

PROSEDUR PELIMPAHANKEWENANGAN

Article 7

Correction

(1) Prosedur pelimpahankewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bmerupakan tahapan dalam pelimpahan kewenangan persetujuan substansi RRTR kabupaten/kota. (2) Prosedur pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberitahuan rencana pelimpahan kewenangan; b. kesediaan dan permohonan pelimpahan kewenangan; c. penilaianpemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan; dan d. pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

Article 8

Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada gubernur mengenai rencana pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juni atau setelah ditetapkannya pagu sementara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, gubernur memberikan jawaban tertulis yang berisi pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat bulan Juli tahun berjalan. (2) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan dekonsentrasi.

Article 10

Selain atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, gubernur dapat mengajukan permohonan kegiatan dekonsentrasi secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Article 11

(1) Berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau permohonan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melalui Dirjen melakukan penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan. (2) Penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan ketetapan mengenai provinsi yang telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan.

Article 12

(1) Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai telah memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan, Menteri MENETAPKAN Keputusan Menteri tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerahtentang RRTR kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember atau setelah ditetapkannya peraturan PRESIDEN tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat.

Article 13

(1) Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur perihal tidak terpenuhinya kriteria pelimpahan kewenangan. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan arahan terkait dengan penyempurnaan dalam rangka pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

Article 14

Correction

(1) Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada gubernur. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Article 15

Correction

(1) Perencanaan dan pemrograman kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri melaluiDirjen sebagai penanggungjawab program. (2) Setiap perubahan rencana dan program kegiatan dekonsentrasi yang diusulkan oleh gubernur dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari gubernur yang disertai dengan penjelasan. (4) Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 16

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur: a. MENETAPKAN SKPD Dekon sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dalam rangka keterpaduan pengembangan wilayah/kawasan dan pengembangan lintas sektor; dan c. melakukan evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.

Article 17

Evaluasi materi muatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf c dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.

Article 18

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf c, gubernur dapat: a. melakukan konsultasi kepada kementerian/lembagaterkait dalam rangka evaluasi materi teknis rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; dan/atau b. mengundang pemerintah kabupaten/kota terkait untuk membahas permasalahan yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.

Article 19

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang, termasuk norma/standar bidang penataan ruang.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

Article 22

Correction

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan barang berdasarkan Sistem Standar Akuntansi INDONESIA. (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. laporan pelaksanaan; b. laporan pendataan, monitoring, dan evaluasi;dan c. laporan pelaksanaan sosialisasi.

Article 23

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan oleh kepala SKPD Dekon selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi atas nama gubernur kepada Menteri melalui Dirjen setiap triwulan dan akhir tahun anggaran. (2) Kepala SKPD Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dengan tata cara sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. kepala SKPD Dekon menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur; dan b. kepala SKPD Dekon atas nama gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen.

Article 24

Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

(1) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilakukan oleh pemeriksa internal Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah. (2) Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA.

Article 26

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak pemeriksa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 29

Correction

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Dirjen atas nama Menteri melakukan: a. pembinaan kepada gubernur selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

Article 30

Correction

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29huruf a dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi penyusunan dan evaluasi materi teknis serta draft rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. pendidikan serta pelatihan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur melakukanpembinaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR kabupaten/kota.

Article 32

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi penyusunan materi teknis dan draft rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; c. pendidikan dan pelatihan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan tujuan pemberian kegiatan dekonsentrasi. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur melakukan pengawasan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR kabupaten/kota. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b Dirjen dapat MENETAPKAN petunjuk teknis. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 25

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28

BAB X

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB XI