PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG OLAHRAGA TAHUN 2019

PERMEN Nomor 5 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK SUBBIDANG OLAHRAGA

Article 3

Correction

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Subbidang Olahraga merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang olahraga.

Article 4

Correction

DAK Fisik Subbidang Olahraga diprioritaskan untuk: a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; b. memunculkan bibit unggul atlet olahraga dari masyarakat; dan c. meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.

Article 5

(1) Penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang olahraga. (2) Kriteria teknis bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merupakan Daerah terdepan, tertinggal, dan terluar; b. pemberiannya berbasis prestasi; c. belum memiliki prasarana gedung olahraga tipe B; d. persiapan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga nasional; e. ketersediaan lahan milik Pemerintah Daerah dengan tidak dalam status sengketa; dan/atau f. memiliki komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah yang memuat: 1. pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa; 2. pernyataan memanfaatkan gedung olahraga secara gratis bagi satuan pendidikan; 3. pernyataan menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeliharaan; 4. pernyataan memiliki detail engineering design; 5. pernyataan memiliki rencana anggaran biaya; 6. pernyataan kesanggupan mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, aman, kondusif dan bermanfaat; 7. pernyataan kesanggupan menyiapkan infrastruktur atau pendukung seperti akses jalan, listrik, air, dan lainnya; 8. pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis sesuai peraturan menteri pekerjaan umum; 9. pernyataan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 10. pernyataan tidak akan menyalahgunakan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan, dan fungsinya; 11. pernyataan tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun; 12. pernyataan kesanggupan mengurus dan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; 13. pernyataan kesanggupan mengurus izin mendirikan bangunan; 14. pernyataan memiliki dokumen izin mendirikan bangunan; dan 15. pernyataan memiliki rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang kota. (3) Kriteria teknis subbidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga.

Article 6

(1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik Subbidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik Subbidang Olahraga, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik. (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rincian dan lokasi kegiatan; b. target keluaran kegiatan; c. rincian pendanaan kegiatan; d. metode pelaksanaan kegiatan; dan e. kegiatan penunjang. (3) Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga adalah pembangunan baru prasarana gedung olahraga dan penyediaan sarananya. (4) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikoordinasikan dengan Kementerian. (5) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga sebagaimana tercantum pada ayat (1) disusun dengan menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) DAK Fisik Subbidang Olahraga digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan. (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DAK Fisik Subbidang Olahraga dapat digunakan paling banyak 5% (lima per seratus) dari pagu alokasi tiap daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender; c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga; d. penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi; f. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat kabupaten/kota. (5) Rencana Kegiatan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Kementerian yang membidangi perencanaan anggaran dan Kepala Dinas. (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik berdasarkan alokasi DAK Fisik Subbidang Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. (7) Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah ditetapkan. (8) Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Article 8

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan standar teknis gedung olahraga tipe B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG OLAHRAGA TAHUN 2019

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14