PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

PERMEN Nomor 40 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Article 2

Correction

(1) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis kegiatan penyaluran bantuan pemerintah pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya secara efektif, efisien dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Article 3

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan jenis bantuan pemerintah yang memiliki karakteristik bantuan yang dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, meliputi : a. bantuan yang bersifat penyelenggaraan (event) kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan; b. bantuan yang bersifat pelaksanaan kegiatan dan/atau untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, serta bantuan lainya dalam pengembangan kepemudaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengembangan pendidikan kepramukaan; atau c. bantuan lainnya yang bersifat stimulan dan insidentil pada kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Article 4

Persyaratan umum Penerima Bantuan Pemerintah: a. Penerima Bantuan bagi perseorangan dalam kategori kepemudaan meliputi batasan umur 16 sampai 30 tahun, memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang tertentu; b. Penerima Bantuan bagi perseorangan dalam kategori keolahragaan memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang olahraga; c. Penerima Bantuan bagi perseorangan dalam kategori kepramukaan memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang pendidikan kepramukaan; d. Penerima Bantuan bagi lembaga nonpemerintah yang berbentuk organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi atau sebutan lain yang sejenis bagi pemangku kepentingan kepemudaan memiliki aggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan kepengurusan yang berusia 16 sampai 30 Tahun dari pejabat yang berwenang, program kerja, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akta Notaris, berbadan hukum dan ijin domisili; e. Penerima Bantuan bagi organisasi keolahragaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, kepengurusan yang diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang; f. Penerima Bantuan bagi organisasi Kepramukaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan kepengurusan, nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan program kerja; dan g. Penerima Bantuan bagi lembaga pemerintah berupa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki dasar pembentukan, nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan program kerja.

Article 5

Prosedur umum kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga: a. permohonan bantuan diajukan oleh perseorangan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah kepada Menteri dengan tembusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada sekretaris kementerian dan/atau pejabat Eselon I/pimpinan tinggi madya pengelola kegiatan bantuan; c. sekretaris kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan bantuan memerintahkan Pejabat Eselon II/pimpinan tinggi pratama pengelola bantuan untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); d. tim verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau pejabat Eselon I/pimpinan tinggi madya pengelola kegiatan bantuan pemerintah; e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan, yang memuat: 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak; 2) jumlah bantuan yang diberikan; 3) tata cara dan syarat penyaluran; 4) pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; 5) pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; 6) sanksi; dan 7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Article 6

(1) Pengelolaan dan pertangggungjawaban kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pemangku kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau bantuan langsung berupa transfer uang secara sekaligus atau bertahap ke rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan langsung berupa transfer uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan sete lah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%.

Article 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertangggungjawaban kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran.

Article 8

Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.

Article 9

Penyaluran dan pertangggungjawaban kegiatan bantuan pemerintah sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan nilai bantuan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri selaku Pengguna Anggaran.

Article 10

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

BAB IV

Article 12