PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

PERMEN Nomor 4 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

Article 5

Correction

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan dengan: a. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang memenuhi persyaratan standar; b. berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; dan c. dukungan pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan.

Article 6

Correction

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi harus memenuhi prosedur sebagai berikut: a. mengikuti tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; dan b. mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Article 7

Tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. identifikasi potensi sumber daya di Kabupaten/Kota; b. perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan d. Fasilitasi kegiatan Olahraga Rekreasi.

Article 8

Identifikasi potensi sumber daya di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Olahraga Rekreasi; b. identifikasi sumber daya manusia, sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi, dan perkumpulan Olahraga Rekreasi; c. identifikasi prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi; d. identifikasi potensi masalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; dan e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Article 9

Perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit terdiri atas penyusunan: a. strategi pelaksanaan program; dan b. anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Article 10

(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengadaan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; e. pengembangan; dan f. pengawasan. (2) Tahapan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Fasilitasi kegiatan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit terdiri atas: a. pembentukan sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi; b. pembentukan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi; c. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan; d. pemberian dukungan penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga Rekreasi daerah, nasional dan internasional; e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata; dan f. pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Article 12

Correction

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi melalui: a. pemassalan Olahraga Rekreasi; b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi; c. pemberdayaan sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi dan perkumpulan Olahraga Rekreasi; d. pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat; dan e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Article 13

(1) Pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. invitasi atau festival; b. perlombaan; dan c. kampanye. (2) Kegiatan invitasi atau festival dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b: a. pada tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan Olahraga Rekreasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; b. pada tingkat Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan c. pada tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili Provinsi. (3) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 14

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan tematik ‘gerakan ayo olahraga’. (2) Kegiatan tematik ‘gerakan ayo olahraga’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi melalui media komunikasi publik; b. pemanfaatan ruang publik; c. penyelenggaraan Olahraga massal; dan d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga yang digemari masyarakat. (3) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan/atau f. komunikasi tatap muka.

Article 15

Pedoman teknis pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembudayaan olahraga.

Article 16

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi di daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Article 17

(1) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga; b. kebutuhan masyarakat; c. ketersediaan ruang terbuka; dan d. aksesibilitas masyarakat. (2) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 18

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi bertujuan untuk: a. mengembangkan Olahraga Rekreasi; dan b. meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Article 19

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi dapat dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan barang milik daerah. (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi melalui: a. rehabilitasi, yaitu perbaikan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula; b. renovasi, yaitu perbaikan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas; dan c. restorasi, yaitu perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. (4) Pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit: a. tenaga pemelihara; b. kelengkapan sarana pemeliharaan; c. pendanaan pemeliharaan; d. periodesasi pemeliharaan; dan e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

Article 21

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi di daerah. (2) Pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan potensi Olahraga Rekreasi yang berkembang di daerah setempat.

Article 22

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi dan perkumpulan Olahraga Rekreasi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi berupa: a. bantuan pendanaan; b. pemberian perizinan atau rekomendasi; dan/atau c. pendampingan program. (3) Fasilitasi berupa bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk: a. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan; b. penyediaan fasilitas sarana Olahraga Rekreasi; c. peningkatan mutu organisasi; dan/atau d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan/atau perlombaan. (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 23

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pemanfaatan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi. (2) Pemanfaatan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. membangun karakter bangsa; b. meningkatkan ketahanan budaya; c. melestarikan budaya bangsa; d. meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan masyarakat; dan/atau e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Pemanfaatan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyelenggaraan pekan Olahraga Tradisional; b. integrasi Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran; c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga Tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman; d. pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga Tradisional; dan/atau e. sosialisasi dan kampanye Olahraga Tradisional. (4) Pedoman teknis pemanfaatan Olahraga Tradisional disusun oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembudayaan olahraga.

Article 24

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. potensi sumber daya daerah; b. ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Olahraga sesuai dengan jenis Olahraga; dan c. ketersediaan instruktur atau pemandu yang kompeten sesuai dengan jenis Olahraga. (3) Pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata dilakukan melalui: a. promosi; b. kemitraan; c. perlombaan d. invitasi atau festival; dan/atau e. bantuan pendanaan. (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pemassalan Olahraga Rekreasi

Article 13

Correction

(1) Pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. invitasi atau festival; b. perlombaan; dan c. kampanye. (2) Kegiatan invitasi atau festival dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b: a. pada tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan Olahraga Rekreasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; b. pada tingkat Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan c. pada tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili Provinsi. (3) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 14

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan tematik ‘gerakan ayo olahraga’. (2) Kegiatan tematik ‘gerakan ayo olahraga’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi melalui media komunikasi publik; b. pemanfaatan ruang publik; c. penyelenggaraan Olahraga massal; dan d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga yang digemari masyarakat. (3) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan/atau f. komunikasi tatap muka.

Article 15

Pedoman teknis pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembudayaan olahraga.

BAB Ketiga

Penyediaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi

Article 16

Correction

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi di daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Article 17

(1) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga; b. kebutuhan masyarakat; c. ketersediaan ruang terbuka; dan d. aksesibilitas masyarakat. (2) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 18

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi bertujuan untuk: a. mengembangkan Olahraga Rekreasi; dan b. meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Article 19

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi dapat dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan barang milik daerah. (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi. (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi melalui: a. rehabilitasi, yaitu perbaikan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula; b. renovasi, yaitu perbaikan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas; dan c. restorasi, yaitu perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. (4) Pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit: a. tenaga pemelihara; b. kelengkapan sarana pemeliharaan; c. pendanaan pemeliharaan; d. periodesasi pemeliharaan; dan e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

Article 21

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi di daerah. (2) Pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan potensi Olahraga Rekreasi yang berkembang di daerah setempat.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB Kelima

Article 23

BAB Keenam

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VIII

Article 31

Article 32