PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

PERMEN Nomor 32 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYEDIAAN DAN FUNGSI

Article 5

Correction

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa. (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Article 6

(1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Article 7

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan organisasi kepemudaan. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. prasarana yang dimiliki orang-perseorangan ditetapkan oleh pemilik prasarana; dan b. prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya. (3) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberitahukan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Article 8

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Strategi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a. pendidikan dan pelatihan kepemudaan; b. bimbingan teknis; c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya; d. meningkatkan kualitas jasmani; e. pengembangan kompetensi; dan/atau f. fasilitasi kegiatan. (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan sendiri oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya pemuda untuk pengembangan jabatan fungsional. (6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda; b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan; c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing; d. mengembangkan jejaring pemuda; e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda; f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi; g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa; h. memperkuat ketahanan nasional; dan i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB Kesatu

Penyediaan

Article 5

Correction

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa. (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Article 6

(1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Article 7

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan organisasi kepemudaan. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. prasarana yang dimiliki orang-perseorangan ditetapkan oleh pemilik prasarana; dan b. prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya. (3) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberitahukan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB X

Article 20

BAB XI

Article 21

BAB XII

Article 22

BAB XIII

Article 23

BAB XIV

Article 24