PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

(1) Prosedur umum kegiatan Bantuan Pemerintah pada akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah : a. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran/PA; b. Menteri mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk; c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk memerintahkan atau mendisposisi Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama pengelola Bantuan Pemerintah untuk memproses permohonan Bantuan Pemerintah; d. Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk melakukan proses verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan baik sekaligus maupun bertahap. e. Setelah ditetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen diketahui/disetujui Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk menyampaikan usulan Pengadaan Barang/Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang secara Ex-officio Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; f. Setelah proses pengadaan barang/jasa selesai sampai dengan tahap Final Hand Over (FHO), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan laporan sekaligus penyerahan barang kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan g. Pengguna Barang (PB) melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) akan menyerahkan barang kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. (2) Selain prosedur belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang kepada Penerima Bantuan melalui transfer secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut : a. Permohonan bantuan diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk; b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk; c. Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk memerintahkan Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama pengelola Bantuan Pemerintah untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk; d. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kedeputian yang bersangkutan. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :