Correct Article 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2025 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MARUARAR SIRAIT Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMENKLATUR, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN BAGAN GARIS KOORDINASI DAN GARIS KOMANDO, SERTA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT A. Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja UPT 1. BP3KP Kelas I NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Kota Pekanbaru Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau 3. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Kota Jambi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi 4. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung 5. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Daerah Khusus Jakarta Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten 6. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kota Bandung Provinsi Jawa Barat NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 7. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 8. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 9. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali 10. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah 11. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara 12. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara 13. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat 14. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara 15. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Kota Jayapura Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan 2. BP3KP Kelas II NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Kota Ambon Provinsi Maluku 4. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya B. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT Keterangan: --------- garis koordinasi garis komando SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II C. Bagan Susunan Organisasi UPT MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MARUARAR SIRAIT JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH I