PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 84-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 84-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Kabel sesuai dengan persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kabel. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Kabel, sesuai persyaratan SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk. 6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang MENETAPKAN bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI wajib karena alasan teknis, dan/atau keperluan. 7. Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT- SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk. 9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kabel pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 14. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Article 2

Correction

(1) Memberlakukan SNI Kabel dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/Harmonized System (HS) secara wajib sebagai berikut: NO SNI URAIAN JENIS PRODUK HS. NO 1 SNI 04.6629.3-2006 kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel; berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride); dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselubung) untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun); dengan atau tanpa konektor. ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00 2 SNI 04.6629.4-2006 kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos atau dilapis dan atau berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 v, berselubung untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun) dengan atau tanpa konektor. ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00 3 SNI 04.6629.5-2006 kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (Polyvinyl ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 NO SNI URAIAN JENIS PRODUK HS. NO Chloride) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 v, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor. ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00 4 SNI IEC 60502 - 1 : 2009 Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpenghantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau dilapis, berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride), PE (Poly Ethylene), XLPE (Cross Link Poly Ethylene), EPR (Ethylene Propylene Rubber), HEPR (High Module Ethylene Propylene Rubber), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 1 kV sampai dengan 3 kV ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.19.00.10 ex 8544.19.00.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.41.00 ex 8544.60.11.00 ex 8544.60.19.00 5 SNI IEC 60502 - 2 : 2009 Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin, berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstrusi , berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride), PE (Poly Ethylene), XLPE (Cross Link Poly ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.19.00.10 ex 8544.19.00.90 ex 8544.60.11.00 ex 8544.60.19.00 NO SNI URAIAN JENIS PRODUK HS. NO Ethylene), EPR (Ethylene Propylene Rubber), HEPR (High Module Ethylene Propylene Rubber), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 6 kV sampai dengan 30 kV (1) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabel penghantar arus listrik. (2) Dengan diberlakukannya SNI Kabel secara wajib sebagaimana pada ayat (1), setiap pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan produk kabel di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus mengikuti kententuan Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Kabel. (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui sistem sertifikasi tipe 5, yaitu: a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan b. pengujian kesesuaian mutu kabel sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh : a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup kabel; dan/atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kabel belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

Peraturan Menteri Nomor 84-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19