PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 83-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54MINDPER62015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNANBLOK KACA SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 83-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M- IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai metode uji SNI. 4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. 5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI. 8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 9. Dihapus. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 14. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 83-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54MINDPER62015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNANBLOK KACA SECARA WAJIB

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 6A

Article 9

Article 10A

Article 14

Article 16

Article 17

Article II