PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 82-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI Semen, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Semen sesuai dengan persyaratan SNI. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.2. 3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Semen sesuai metode uji SNI. 4. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Semen. 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 6. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. 7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 8. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 9. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap produsen/perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI. 10. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 13. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Semen pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian. 15. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 16. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Article 5

Correction

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Semen kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI Semen dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu: a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Semen sesuai dengan ketentuan SNI Semen; dan b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Semen dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN [seperti International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)], dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Audit proses produksi dan audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan: a. berdasarkan surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau b. terhadap sertifikat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN. (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Semen dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Peraturan Menteri Nomor 82-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16