Correct Article 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAERAH, PELAKSANA, KEGIATAN, DAN ANGGARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. Provinsi Aceh Gubernur Aceh a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 883.665.000 2. Provinsi Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.725.462.000 3. Provinsi Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 985.461.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 4. Provinsi Riau Gubernur Riau a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 633.929.000 5. Provinsi Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.493.250.000 6. Provinsi Jambi Gubernur Jambi a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.115.939.000 7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 786.111.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 8. Provinsi Bengkulu Gubernur Bengkulu a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 601.246.000 9. Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Sumatera Selatan a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 743.622.000 10. Provinsi Lampung Gubernur Lampung a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.063.430.000 11. Provinsi Kalimantan Barat Gubernur Kalimantan Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 655.798.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 12. Provinsi Kalimantan Tengah Gubernur Kalimantan Tengah a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 758.709.000 13. Provinsi Kalimantan Timur Gubernur Kalimantan Timur a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.099.855.000 14. Provinsi Kalimantan Utara Gubernur Kalimantan Utara a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.026.318.000 15. Provinsi Kalimantan Selatan Gubernur Kalimantan Selatan a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 850.293.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 16. Provinsi Banten Gubernur Banten a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.173.947.000 17. Provinsi DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.705.931.000 18. Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 2.153.456.000 19 Provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.728.587.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 20. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.398.945.000 21. Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.058.414.000 22. Provinsi Bali Gubernur Bali a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.674.684.000 23. Provinsi Nusa Tenggara Barat Gubernur Nusa Tenggara Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.105.545.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 24 Provinsi Nusa Tenggara Timur Gubernur Nusa Tenggara Timur a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 638.945.000 25. Provinsi Sulawesi Selatan Gubernur Sulawesi Selatan a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.082.795.000 26. Provinsi Sulawesi Tengah Gubernur Sulawesi Tengah a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 673.537.000 27. Provinsi Sulawesi Tenggara Gubernur Sulawesi Tenggara a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 621.432.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 28. Provinsi Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 677.604.000 29 Provinsi Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.714.793.000 30. Provinsi Gorontalo Gubernur Gorontalo a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 688.648.000 31. Provinsi Maluku Gubernur Maluku a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 644.355.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 32. Provinsi Maluku Utara Gubernur Maluku Utara a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 704.813.000 33. Provinsi Papua Gubernur Papua a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 913.446.000 34 Provinsi Papua Barat Gubernur Papua Barat a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 918.326.000 35. Provinsi Papua Barat Daya Gubernur Papua Barat Daya a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.032.516.000 NO DAERAH PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 36. Provinsi Papua Selatan Gubernur Papua Selatan a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.138.141.000 37. Provinsi Papua Pegunungan Gubernur Papua Pegunungan a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.075.553.000 38. Provinsi Papua Tengah Gubernur Papua Tengah a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka. 1.052.499.000 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA